Aksi Solidaritas Melayu untuk Rempang dari Medan, Jambi, hingga Solo

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengeluarkan pernyataan sikap atau maklumat terkait polemik relokasi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang dilakukan pemerintah demi proyek strategis nasional (PSN) Eco City.

Mengutip dari situs resminya, lamriau.id, Maklumat nomor M-441/LAMR/IX/2023 itu diputuskan dalam rapat yang digelar Minggu (10/9) dipimpin Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Seri H Marjohan Yusuf dan Ketua Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

"LAM Riau berkesimpulan kejadian ini harus segera dihentikan, karena akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat yang perlu dilindungi hak-hak mereka," demikian dikutip dari laman tersebut, Kamis (14/9).

Ada empat poin penting Maklumat yang disampaikan LAM Riau terkait konflik agraria di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Batam tersebut.

Lihat Juga : PBNU soal Rempang: Masyarakat Nomor Satu, Jangan Dikorbankan

Pertama adalah, "LAM Riau menyesalkan terjadinya bentrokan antara tim gabungan keamanan dengan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan baik fisik maupun psikologi."

Kedua, "Meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak menggunakan cara-cara represif, intimidatif, dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak mereka dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang."

Ketiga, LAM Riau meminta kepada para pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kemanusiaan."

"Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta kepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang," demikian poin keempat maklumat atau sikap LAM Riau.

Disebutkan bahwa hasil pertemuan tersebut LAM Riau juga akan mengutus beberapa pengurus ke Kepri untuk memberi dukungan moril agar persoalan segera berlalu.

"Pernyataan sikap LAM ini mewakili seluruh masyarakat Melayu dan masyarakat adat agar tragedi semacam ini tidak terjadi lagi. Semoga negeri kita aman dan damai," demikian penutup pernyataan LAM Riau.

Lihat Juga : Polisi Klarifikasi soal Halangi Tim Advokasi Rempang Besuk Tahanan

Sikap Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau

Sementara itu mengutip dari detik, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau berencana mengundang masyarakat Galang Rempang, aparat, dan pihak pemerintah, terutama BP Batam, untuk duduk bersama dalam rangka mencari solusi agar penyelesaian masalah di kawasan Galang Rempang tidak berkepanjangan.

"Penyelesaian kawasan Galang Rempang ini tidak berlarut larut panjang dan LAM Kepri akan nantinya mengajak duduk bersama dengan masyarakat Galang Rempang, Aparat dan pihak Pemerintah khususnya BP Batam," ucap Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Datok Al Razak Al Hafis dalam keterangan tertulis, Jumat (15/9).

Ia mengimbau masyarakat Kepri untuk tenang dan tidak terprovokasi selama proses relokasi kawasan Rempang. Apalagi kawasan ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

"Jangan terpancing saudara-saudara Melayu termakan isu-isu yang membuat kita menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan ekonomi di Galang Rempang," katanya.

Hal itu Razak ungkapkan pada Rabu (13/9), ia juga mengajak masyarakat Galang Rempang menahan emosi dan menghindari tindakan yang dapat membawa kesulitan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pihaknya pun menyayangkan peristiwa yang terjadi Senin lalu (11/9), di Gedung BP Batam, di mana terjadi insiden yang mengakibatkan banyak korban dari pihak polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi yang berakhir ricuh.

"Peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam yang mana banyak korban yang berjatuhan dari Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi anarkis yang dilakukan jangan terulang lagi kita berharap," katanya.

Majelis Melayu Babel kecam aksi represif aparat

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Bangka Belitung mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga Rempang saat bentrok hingga berakhir ricuh.

"(MABMI Babel) mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat di daerah Rempang-Galang, Kepri pada 7-8 September lalu," tegas Ketua MABMI Babel Dato Marwan Alja'fari DPMP, Rabu (13/9) dikutip dari detikSumbagsel.

Tak hanya mengecam, pihak MABMI Babel juga sudah melayangkan pernyataan sikap ke pimpinan pusat. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dari MABMI Babel terhadap saudara-saudara Melayu yang ada di Tanah Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Dato Marwan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan saudara melayu di Pulau Rempang merupakan langkah untuk mempertahankan tanah leluhurnya sendiri. Termasuk demi menjaga kebudayaan yang sudah turun temurun.

"Mereka adalah rakyat kecil dan penduduk asli yang ingin menikmati hidup di tanah leluhurnya sendiri. Di situ budayanya telah lama terbentuk secara turun temurun. Jika mereka harus dipindahkan ketempat lain yang, kulturnya berbeda," jelasnya.

"Bagaimana mungkin mereka akan menikmati kehidupannya? Oleh karena itu hak-hak mereka untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman secara batiniah harus dijaga dan diberikan oleh pemerintah setempat," sambungnya.

Lihat Juga : Mengintip Perolehan Suara Jokowi di Rempang Batam, Menang Dua Periode

Sebelumnya, terjadi konflik antara sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang dan aparat kepolisian pada Kamis (7/9). Masyarakat menentang pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam untuk proyek pembangunan Rempang Eco-City.

Diketahui, Pulau Rempang memiliki luas kurang lebih 17.000 hektar, direncanakan untuk menjadi kawasan terintegrasi yang menghubungkan sektor-sektor seperti industri, jasa, perdagangan, perumahan, agro-pariwisata, serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Berkaitan dengan insiden tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta agar kepolisian dapat mengatasi aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan mengutamakan kemanusiaan.

"Kami tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan," kata Mahfud MD.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang? Sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Lihat Juga : Rempang dan Perlawanan Keturunan Pasukan Elite 300 Tahun Silam