Investigasi KontraS di Rempang Kuak Ketakutan Warga & Kekuatan Aparat
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan investigasi atas insiden bentrok yang terjadi antara warga Rempang, Batam dengan aparat gabungan terkait rencana relokasi demi Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City di pulau tersebut.
Mengutip dari dokumen laporan yang diunggah Minggu (17/9), KontraS menyatakan investigasi tersebut terfokus pada peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM dalam insiden bentrok pada 7 September lalu.
Pernyataan keliru dan menyesatkan
Dalam temuannya, Kontras mencatat sebanyak 20 orang mengalami luka berat maupun ringan akibat insiden bentrok tersebut. Kontras menyebut temuan pihaknya telah membantah pernyataan resmi pihak kepolisian yang mengklaim tidak ada korban dalam peristiwa Rempang.
"...Tidak ada korban pada peristiwa Rempang. Hal ini jelas keliru, sebab nyatanya, korban bermunculan cukup banyak khususnya dari pihak masyarakat," bunyi rilis Solidaritas Nasional Untuk Rempang yang berjudul 'Keadilan Timpang di Pulau Rempang' dikutip pada Senin (18/9).
Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Kontras menyebut setidaknya ada 11 orang korban luka akibat letusan gas air mata di SMPN 22 Batam dengan rincian 10 siswa dan 1 guru.
Kontras juga menyebut salah satu warga bernama Ridwan mengalami luka-luka akibat terkena peluru karet dan mendapatkan 12 jahitan.
Kontras juga membantah klaim pihak kepolisian yang menyebut penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur dan tak perlu dievaluasi. Selain itu, Kontras juga membantah klaim kepolisian yang menyebut gas air mata terbawa angin menuju sekolah.
Gas air mata
Dari investigasi KontraS, aparat diduga menembakkan gas air mata ke arah sekolah.
Itu disimpulkan berdasarkan temuan sejumlah selongsong gas air mata di SD 024 Galang. Aparat juga diduga menembakkan gas air mata ke arah SMPN 22 Batam, karena sebagian warga yang terlibat bentrok berlarian melalui sekolah tersebut.
Oleh karena itu dalam kesimpulannya, KontraS mendesak berbagai pejabat terkait harus berhenti memproduksi pernyataan ngawur yang menyesatkan dan hanya melukai perasaan warga Rempang.
Kekuatan aparat berlebihan
Pada laporan tersebut, Kontras menilai pengerahan jumlah aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam Batam pada 7 September tak wajar.
Kontras menyebut sebanyak setidaknya ada 1010 aparat yang diturunkan dan membawa 60 kendaraan taktis seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, hingga APC Wolf.
Kontras menyatakan insiden pada 7 September di Rempang termasuk ke dalam pelanggaran HAM.
Kontras mengatakan hal itu terlihat dari pengerahan jumlah aparat yang berlebihan, kekerasan aparat hingga ancaman rasa aman bagi masyarakat.
"Kepolisian dan TNI untuk menghentikan penggunaan kekuatan, khususnya gas air mata secara berlebihan untuk menangani konflik di masyarakat,"demikian ditulis KontraS.
Ketakutan masyarakat & mata pencaharian terganggu
KontraS menyatakan pihaknya menemukan 'fakta bahwa kehadiran aparat telah nyata berimplikasi pada munculnya ketakutan di tengah masyarakat. Dari temuan di lapangan, menyebut setidaknya ada lima posko aparat gabungan yaitu di jalan akses menuju Pulau Rempang tepatnya di Jembatan IV hingga Posko yang bertempat di Kantor Kecamatan Galang.
Kontras menyebut ada salah satu posko yang berada di tengah permukiman warga di Sungai Buruh Simpang Sembulang. Dalam temuannya, KontraS menyebut posko itu semula dibangun warga, tapi malah dipenuhi aparat gabungan sekitar 20-30 orang.
Lembaga itu pun menemukan ketakutan masyarakat semakin bertambah dengan lalu lalangnya aparat di Pulau Rempang tanpa alasan yang jelas. Selain itu, KontraS menyebut penempatan aparat gabungan di fasilitas sipil seperti halnya kantor kecamatan tentu juga akan sangat problematik.
KontraS menyebut fasilitas publik yang diubah jadi posko aparat itu adalah Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) dan Kantor Kecamatan Galang di Sembulang.
Peristiwa 7 September lalu pun diakui telah merugikan kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang.
"Mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh nelayan pun harus terhenti," demikian laporannya.
"Berbagai warga memberikan kesaksian bahwa fokus utama mereka ialah untuk mempertahankan kampung dari pematokan. Selain itu, aktivitas melaut jika pun dilakukan tidak akan efektif karena memikirkan nasib anak dan istri yang ditinggal di rumah yang dikhawatirkan akan diamankan petugas," imbuh KontraS.
KontraS pun meminta agar Komnas HAM RI melakukan investigasi independen dan menetapkan kasus Rempang merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Selain itu, mereka meminta Ombudsman RI untuk meneliti dugaan maladministrasi dalam kasus Rempang, khususnya dalam penentuan PSN, proses relokasi warga dan peran BP Batam.
Rencana pembangunan PSN di Rempang telah memicu konflik agraria antara negara dengan warga. Proyek itu masuk dalam PSN tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.
Berdasarkan situs Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco City di tengah konflik warga dengan aparat.
Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang harus direlokasi imbas PSN Eco City itu.
"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara, Senin (18/9).
Ia menyebut total investasi yang sudah masuk, khususnya dari Xinyi Group, menyentuh lebih dari Rp300 triliun. Bahlil mengatakan pada tahap awal pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China ini akan masuk Rp175 triliun.
Bahlil mengklaim gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.