Guru Ngaji di Jogja Keluhkan soal Sekolah Lima Hari ke Prabowo

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Sarapan Bareng 1.000 Guru Ngaji se-DI Yogyakarta di Sleman, Rabu (20/9).

Dalam kegiatan tersebut, seorang guru ngaji menodong pertanyaan kepada Prabowo terkait keluhannya terhadap kebijakan lima hari sekolah yang membuat jam pelajaran bertambah hingga sore hari atau full day school.

Peserta itu juga menanyakan apa yang akan Prabowo lakukan dengan program itu apabila terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024.

Menurut peserta sarapan bareng Prabowo itu, durasi lima hari sekolah yang membuat jam pelajaran bertambah diduga telah membuat anak-anak tak lagi bisa mengikuti kegiatan di madrasah pada siang hari atau mengaji di Taman Pendidikan Al Quran (TPA) waktu sore hari.

"Madrasah-madrasah yang dimulai jam satu (siang), TPA yang dimulai jam tiga (sore) sekarang habis tidak ada muridnya. Alasannya ada tugas dari sekolah, dan sekolah pulangnya sudah sore," kata peserta tersebut.

"Kita sebagai guru-guru ngaji yang kita peduli dan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih, tanpa peduli apapun, tanpa bayaran apapun, tapi sekarang ini sudah kita kerja keras dengan keikhlasan, tapi sekarang ini yang ngaji tidak ada," ucapnya.

Ujung-ujungnya, kata dia, banyak madrasah serta TPA di desa-desa yang pada akhirnya harus tutup semenjak kebijakan lima hari sekolah ini berlaku. Harapannya, program tersebut bisa dihapuskan apabila Prabowo jadi presiden tahun depan demi pengetahuan agama generasi penerus bangsa dan keberlangsungan madrasah serta TPA.

"Apa yang anda kerjakan nanti, nyuwun sewu Pak Prabowo, ketika menjadi presiden?" tanyanya.

Merespons guru ngaji itu, Prabowo mengklaim akan mencatatnya untuk dicari bersama solusi terbaiknya.

"Kadang-kadang kita melihat suatu tujuan tidak melihat dampaknya kepada yang lain," ujar Prabowo.

Dia pun menyatakan bisa ada juga kemungkinan mewujudkan program-program kerjasama antara sekolah dan lembaga pendidikan agama yang sifatnya wajib pada hari tertentu untuk fokus mengajarkan pendidikan religiusitas.

"Bisa kita lakukan nanti, mungkin sekolah A harus ada ikatan kerjasama dengan madrasah, dengan sekolah-sekolah agama. Ya dibikin program, ada sekian jam dia (siswa) wajib ke sekolah (agama) itu yang tidak berjauhan. Saya kira ini catatan yang baik, saya akan pelajari dan bicarakan," kata Ketum Gerindra yang kini juga menjabat Menteri Pertahanan itu.

Di satu sisi, pada pekan ini, Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2023 juga telah menyatakan menolak kebijakan sekolah lima hari yang membuat jam sekolah bertambah hingga sore hari (full day school).

"Rekomendasi kami adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah Abdul Ghaffar Rozin ketika membacakan hasil rekomendasinya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9).

Pria yang akrab disapa Gus Rozin ini mengatakan kebijakan penerapan lima hari sekolah ini awalnya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

Perpres itu mengatur Hari Kerja disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Namun, Gus Rozin menilai aturan ini ditafsir secara liar lantaran kegiatan sekolah dilaksanakan dalam waktu lima hari dengan durasi lebih panjang.

Gus Rozin lantas menjelaskan terdapat dua alasan menolak aturan lima hari sekolah dari aspek sosiologis dan yuridis.

Alasan sosiologis, ia menilai kebijakan sekolah lima hari mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan. Pasalnya, kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum.

"Nahdlatul Ulama mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school, lima hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasuth i'tidal moderat akan tidak menjadi maksimal atau terancam," kata dia.

Sementara dari aspek yuridis, ia mengatakan sudah ada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja. Permendikbud ini dicabut, lanjut dia, dikarenakan Perpres lebih tinggi kedudukannya dan juga mutakhir regulasinya.