DPRD Kritik Toilet MAN 1 Pamekasan Bayar Rp500, Singgung Dana BOS
DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengkritik pemberlakuan tarif toilet sekolah Rp500 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Jawa Timur hingga diduga memicu salah seorang guru dimutasi.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan pihaknya bakal mengoreksi sistem dan manajemen sekolah hingga memberlakukan toilet berbayar demi keberhasilan kamar mandi dan toilet sekolah.
"Pantas tidak kalau sekolah memberlakukan toilet berbayar kepada siswa? Kalau ini masih terjadi, manajemen pendidikan akan menjadi polemik baru di masyarakat," kata Umam, Sabtu (23/9).
Menurut Umam, tidak tepat apabila sekolah ataupun lembaga lainnya dalam sektor pendidikan memungut biaya atau tarif untuk sarana dan prasarana seperti kamar mandi. Terlebih, sejumlah lembaga pendidikan kini sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sekolah ini kan sudah ada BOS (bantuan operasional sekolah). Dari ini tentu pemerintah sangat bertanggung jawab dengan keberlangsungan aktivitas belajar mengajar siswa," ujar Politikus PKB ini.
Lebih lanjut Umam menyampaikan, jika sekolah gerah dengan perilaku siswa karena masalah kebersihan sekolah, mestinya bukan siswa yang menjadi sasaran untuk disanksi.
"Bukan lantas siswa yang dipungut biaya, setidaknya sekolah bisa mengangkat pegawai baru," ungkapnya.
Meski demikian, ia berharap melalui polemik guru dimutasi gara-gara toilet sekolah berbayar, semua sekolah di Pamekasan dapat berbenah diri dengan kembali memperbaiki infrastruktur dan kebersihan sekolah tanpa harus membenani siswa.
Polemik ini mencuat ke publik setelah salah seorang guru MAN 1 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Muhammad Arif diduga dimutasi gara-gara memprotes keras kebijakan sekolah memasang tarif toilet Rp500 untuk siswa.
Mantan Wakil Kepala Kesiswaan itu mengaku tidak terima dengan kebijakan tersebut. Sebab di tengah ekonomi sulit, sekolah dinilai lebih baik fokus pada pendidikan dengan menjaga sarana prasarana sekolah siswa.
Kepala MAN 1 Pamekasan No'man Afandi kemudian buka suara soal polemik kebijakan sekolah memberlakukan tarif toilet siswa Rp500 hingga memicu salah seorang guru dimutasi.
Menurutnya pemberlakuan toilet berbayar itu karena kebersihan toilet sekolah saat itu kurang begitu diperhatikan dan dijaga siswa. Sementara toilet sekolah sangat terbatas, baik untuk putra maupun putri.
"Saat itu toilet siswa ini jorok dan kotor. Sehingga sekolah memberikan alternatif memasang tarif toilet Rp500, tujuannya tiada lain sekolah hanya ingin memberikan kesadaran kepada siswa lewat pendidikan karakter," kata No'man dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/9).
Meski demikian, kebijakan aturan sekolah ini tidak berlangsung lama. Kurang lebih hanya berjalan dua pekan di tahun 2018. Sementara hasilnya, semua langsung disalurkan ke beberapa masjid dan tempat ibadah.
"Sejak diberlakukan kebijakan itu (tarif toilet), siswa perlahan punya kesadaran diri, terutama dalam hal kebersihan kamar mandi dan toilet. Padahal ini kejadiannya sudah tahun 2018, bukan sekarang," ujarnya.