Mahfud soal Gugatan Usia Capres 35 Tahun: Kok MK Terlalu Lama Memutus?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) begitu lama memutus gugatan batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Mahfud berpendapat persoalan itu masuk kategori open legal policy. Dengan demikian, MK tidak berwenang mengubah aturan batas minimal usia capres-cawapres.

Lihat Juga : Sidang MK, Penggugat Usia Maksimal Capres Klaim Tak Buat Halau Prabowo

"Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu?" kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/9).

Mahfud menjelaskan ada dua tipe pembentuk undang-undang, yaitu legislator positif dan legislator negatif. Legislator positif adalah DPR dan pemerintah yang berwenang membentuk undang-undang.

Adapun legislator negatif adalah MK. MK hanya berwenang membatalkan undang-undang. Itu pun harus merujuk pada UUD 1945.

"Kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, 'Oh, itu tidak pantas,', tetapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi," ujarnya.

Lihat Juga : Petinggi Gerindra: Gibran Kandidat Cawapres Prabowo Paling Dominan

Meski begitu, Mahfud tak mau mendikte MK. Ia yakin para hakim konstitusi sudah mengerti tentang konsep open legal policy.

"Biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau ndak. Kalau ini bukan open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya," ucapnya.

Sebelumnya, aturan syarat usia capres-cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa gugatan yang meminta MK mengatur syarat usia capres dan cawapres adalah minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan putusan atas gugatan-gugatan itu akan segera dibuat.

Lihat Juga : Mahfud MD Enggan Komentari Bursa Cawapres: Itu Urusan Parpol

"Insyaallah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan," kata Anwar di Universitas Islam Sultan Agung (UISA), Semarang, Sabtu (9/9).