Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

CNN Indonesia

Rabu, 27 Sep 2023 07:02 WIB

Warga Melayu di Rempang meminta pemerintah memberi kepastian hukum dengan memberikan sertifikat hak milik tanah. — Ilustrasi. Dua warga memperbaiki jaring ikan di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Lebih lanjut, warga Rempang di dalam rekaman video yang diunggah YLBHI itu juga mendesak pemerintah untuk segera membubarkan tim terpadu BP Batam. Menurutnya, aparat di lapangan juga harus ditarik mundur.

"Kami mendesak aparat di lapangan agar segera pulang ke pangkalan masing masing karena meninggalkan trauma mendalam keluarga, orang tua dan anak kami," ujarnya.

Kemudian, warga juga mendesak Jokowi dan jajarannya untuk segera membebaskan puluhan warga yang ditahan karena menolak relokasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mendesak presiden Jokowi dan jajaran untuk segera membebaskan saudara saudara kami, pahlawan-pahlawan kami yang ditahan," ujarnya.

"Selain itu, kami menolak iming iming dalam bentuk apapun yang ditawarkan tim terpadu BP Batam di lapangan," lanjutnya.

Mengutip dari laman tribratanews.kepri.go.id, dialog tersebut terjadi di Masjid Al-Amin Pasir Panjang, Rempang Cate, Kamis (21/9).

Hadir dalam kegiatan itu adalah Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, Kepala BP Batam M Rudi, dan Forkopimda Kota Batam.

Lihat Juga :

Warga Tolak Relokasi Rempang Dipanggil Polisi, Dituduh Langgar UU ITE

Sebagai informasi, ribuan warga Rempang saat ini terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan PSN Eco-city.

Proyek yang dikerjakan PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16.500 hektare untuk proyek tersebut.

Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok tak terelakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah.

Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.

Terbaru, pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang. Ia menegaskan warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.

Hal ini ia sampaikan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana.

"Dari semua yang mereka minta, saya dengarkan dan saya merenungkan. Dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke [Pulau] Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).