Jejak Kisruh Rempang: Protes Warga hingga Kumpul Menteri di Istana

Seluruh penduduk Pulau Rempang, Batam, yang jumlahnya sekitar 7.500 jiwa bakal dipindahkan atas nama pengembangan investasi di pulau tersebut. Pemerintah akan membangun kawasan Rempang Eco City.

Konflik pun terjadi. Warga menolak dipindahkan, tapi pemerintah berkukuh.

Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek Rempang Eco City bakal dibangun di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau tersebut. BP Batam pun mengklaim pemerintah telah menyiapkan rumah tipe 45 dengan luas tanah 500 meter senilai Rp 120 juta untuk warga yang dipindahkan.

Berikut ini kronologi proyek Rempang Eco City dan konflik agraria yang terjadi akibat proyek tersebut.

Rencana sejak 2004

Pembangunan kawasan Rempang Eco City sudah direncanakan sejak tahun 2004. Waktu itu, Pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menggandeng PT Makmur Elok Graha untuk bekerja sama.

Perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha besar bernama Tomy Winata. Hal ini telah dikonfirmasi salah satu pegawai PT Makmur Elok Graha.

Masuk PSN tahun 2023

Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Rempang Eco City ini nantinya meliputi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata.

Pada 28 Juli 2023, Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pimpinan perusahaan Xinyi Group di China. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut serta dalam kunjungan ke China itu.

Xinyi Group sepakat untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar di Rempang dan akan memberikan investasi sebesar Rp 381 triliun.

Bentrok 7 September

Pada 7 September 2023, terjadi bentrok antara aparat kepolisian-TNI dan warga di Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) IV.

Warga menolak aparat gabungan yang datang untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan di Pulau Rempang. Mereka tak mau digusur.

Polisi menembakkan gas air mata karena situasi dinilai tak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin. Sebagian warga pun ditangkap.

Bentrok 11 September

Kericuhan kembali pecah pada 11 September 2023. Warga yang menolak relokasi di Pulau Rempang juga menuntut agar warga yang ditangkap dan jadi tersangka segera dilepaskan.

Polisi sempat menangguhkan tujuh orang yang jadi tersangka dari bentrokan pada 7 September.

Namun, usai peristiwa pada 11 September, polisi kembali menahan ketujuh warga itu dan menangkap 43 demonstran lainnya.

Menurut polisi, kaca gedung BP Batam pecah karena lemparan batu warga. Sebanyak 26 personel aparat gabungan juga disebut luka-luka. Polisi mengatakan warga yang berdemonstrasi melempar kayu hingga bom molotov.

Menteri Bahlil datang ke Rempang

Bahlil Lahadalia mendatangi Rempang pada 16 September 2023 atau usai bentrokan antara warga dengan aparat gabungan terjadi.

Pada kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan meminta pihak keamanan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang. Namun, dia juga berharap masyarakat kooperatif.

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat kajian soal konflik agraria di Rempang. Tim Komnas HAM berangkat langsung ke lokasi.

Pada 22 September 2023, Komisioner pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengungkap terdapat dugaan pelanggaran HAM di Rempang.

Uli menyebut dugaan pelanggaran HAM tersebut terjadi akibat polisi menahan warga, menggunakan kekuatan secara berlebihan, dan menggunakan gas air mata tidak terukur.

Jokowi kumpulkan menteri

Pada 25 September 2023, Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri untuk membahas penataan Rempang Eco City di Istana Merdeka, Jakarta. Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi hadir dalam kesempatan itu.

Rapat digelar tertutup selama lebih kurang 1,5 jam. Usai rapat, Bahlil menyatakan pemerintah tetap akan memindahkan warga karena tempat tinggal mereka akan dijadikan kawasan Rempang Eco City.

Namun, pemerintah memastikan warga hanya akan direlokasi ke kampung lain yang masih berada di Pulau Rempang. Pemerintah pun menggunakan istilah "pergeseran".

"Dari semua yang mereka minta, saya dengarkan dan saya merenungkan. Dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke [Pulau] Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

Bahlil mengatakan ada tiga arahan Jokowi dalam rapat soal konflik agraria di Rempang. Pertama, kata dia, Jokowi ingin prosesnya dilakukan dengan pendekatan yang baik, kekeluargaan, dan lembut.

Kedua, Jokowi mengatakan agar aspirasi masyarakat didengarkan. Ketiga, Jokowi menegaskan hak dan kepentingan warga jadi prioritas.