Luhut Balas Pesan JK soal Warga Rempang: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membalas pesan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) soal kisruh Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

JK awalnya menyinggung soal konflik di Rempang saat berbicara pada peringatan HUT ke-76 Luhut yang digelar di Sopo Del Tower, Jakarta selatan, Kamis (28/9).

Luhut mengakui relokasi warga terdampak Rempang Eco City ada yang tidak pas. Namun, ia menegaskan niat pemerintah untuk proyek strategis nasional (PSN) itu adalah baik.

"Sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik, tidak perlu kita membesar-besarkan kalau ada yang kurang sana-sini. Kan bisa saja awalnya kita buat salah atau kurang. Saya kira sekarang penanganannya sudah terarah dengan baik," kata Luhut usai acara ulang tahunnya.

Luhut juga membantah temuan Ombudsman RI yang mengklaim anak-anak di Rempang dipaksa tanda tangan form persetujuan relokasi. Menurutnya, pemerintah tidak sampai sebegitunya.

Ia menegaskan asal pendekatan pemerintah baik, semuanya akan berjalan lancar. Luhut mengatakan bakal terus meneruskan proyek Rempang Eco City dengan memposisikan aturan secara baik, tidak ada yang boleh menang sendiri.

"Ya saya tidak berandai-andai (investasi Xinyi Group batal), tapi apa yang saya lihat sekarang semestinya tidak ada masalah," tutupnya.

Serupa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga membantah temuan Ombudsman RI. Bahlil pun menepis isu warga Rempang sulit bertemu dengannya.

Bahlil mengatakan dirinya sudah mensosialisasikan soal Rempang Eco City dan dampaknya berupa relokasi pemukiman warga setempat. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi memang belum maksimal dan Bahlil berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," kata Bahlil.

Sementara itu, Jusuf Kalla berpesan dalam testimoninya di HUT Luhut ke-76 bahwa Indonesia takut mengambil kebijakan. Namun, ia merasa beruntung Indonesia memiliki sosok seperti Luhut.

"Tapi tolonglah rakyat itu, Rempang Pak. 'Khidmat kebijaksanaan', bukan 'khidmat kebijakan'. Itulah pedoman kita," kata JK kepada Luhut.

Sedangkan Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.