Titik Minus Relasi NasDem-Jokowi Usai 2 Menteri Terseret Korupsi

Pertimbangan lain yakni untuk mengendalikan ekses-ekses politik hukum yang kemungkinan bisa mengemuka jika NasDem menarik total menteri dari kabinet pemerintahan Jokowi.

"Sehingga tidak ada alasan lain bagi para pihak terkait untuk menunda, mencari hal-hal yang bisa memberatkan kader-kader NasDem di legislatif, eksekutif, maupun di pos-pos strategis lain," jelasnya.

"Jadi dengan adanya menteri NasDem di kabinet minimal ekses-ekses politik hukumnya bisa terkendali. Bisa dimitigasi secara maksimal. Kalau ditarik secara total, khawatirnya diserang terus bertubi-tubi," sambungnya.

Namun, Agung berpendapat kondisi ini akan membuat NasDem tersandera di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sehingga koalisi tersebut tidak stabil.

Lihat Juga : Surya Paloh ke SYL: Hadap Jokowi Serahkan Surat Pengunduran Diri

Bahkan, dikhawatirkan pencalonan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024 terhenti sebelum pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober mendatang.

"Tanggal 18 Oktober misal kalau nanti diserang-serang terus bisa bubar di tengah jalan koalisi ini atau layu sebelum berkembang," ujar Agung.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga melihat hubungan NasDem dengan Jokowi sedang tidak baik-baik saja usai dua menterinya terjerat kasus korupsi.

"Cenderung tensinya agak memanas ketika misalnya diawali Johnny menjadi tersangka. Sekarang Syahrul Yasin Limpo sama," ucap Adib.

NasDem di posisi dilematis

Menurutnya, posisi NasDem saat ini di pemerintahan Jokowi dilematis. Ia menyebut NasDem secara fakta tak lagi berkoalisi dengan pemerintah Jokowi setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

Lihat Juga : Jokowi Bantah Ikut Campur di Balik Keretakan Koalisi Pengusung Anies

Di sisi lain, secara formal NasDem masih terikat kontrak mengusung Jokowi hingga 2024, sehingga ketika NasDem menarik diri dari pemerintahan Jokowi, maka NasDem tak konsisten dengan komitmennya.

Adib memprediksi NasDem akan tetap berada dalam pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang karena tak ingin dicap sebagai pengkhianat.

"Karena kalau misalnya NasDem keluar dari pemerintahan, dia dicap sebagai pengkhianat, yang terjadi pada elite NasDem adalah operasi politik dibungkus oleh penegakan hukum," ujar Adib.

"Makanya saya memprediksi NasDem enggak akan angkat kaki tetap mengawal pemerintahan ini sampai 2024," sambungnya.

Selain itu, kata dia, Cak Imin sebagai cawapres Anies bagai buah simalakama bagi NasDem. Sebab, Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Kalau misal NasDem angkat kaki, apakah PKB juga bisa modelnya oposisi seperti Anies. Kan, agak susah. Ini yang membuat NasDem tetap berada di koalisi pemerintahan sampai 2024," tuturnya.

Lihat Juga : Surya Paloh Tak Masalah Kursi Menteri NasDem Berkurang Imbas Reshuffle

Surya Paloh menyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar tidak akan ditarik dari kabinet Jokowi. Dia meminta Nurbaya tetap berada kursi menteri.

"Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya, dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet," kata Paloh di NasDem Tower, Kamis (5/10).

Surya Paloh menegaskan Siti Nurbaya tidak ada hubungan dengan pengunduran diri Mentan Syahrul Yasin Limpo yang kini diduga terlibat kasus korupsi.

"Apakah Mbak Baya akan ditarik? Enggak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, ndak, Mbak Baya akan bekerja sebagaimana mestinya," kata Paloh.