Jakarta, CNN Indonesia -- Dua menteri dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersandung kasus korupsi. Setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kini giliran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Syahrul disebut-sebut jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sementara Jhonny terjerat kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G BAKTI Kominfo dan saat ini tengah menjalani proses hukum.
Syahrul kini telah mengajukan pengunduran diri sebagai menteri. Jika ia resmi mundur, maka tersisa Siti Nurbaya Bakar, satu-satunya kader NasDem yang kini menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di kabinet Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan politik NasDem kini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
NasDem menjadi satu-satunya partai koalisi yang tidak diundang di Istana oleh Jokowi. Jokowi pun mengaku tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan itu karena NasDem telah membentuk poros koalisi di luar pemerintah dengan mengusung Anies.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia, Surya Paloh merasa partainya sudah tak lagi dibutuhkan oleh Jokowi di dalam koalisi pendukung pemerintah.
Namun, Paloh enggan membawa partainya itu keluar dari kabinet meski sudah merasa tak dibutuhkan. Paloh tetap ingin mendukung pemerintahan Jokowi hingga usai.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan terjeratnya dua menteri NasDem dalam kasus hukum menjadi sinyal keras dari Istana bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai NasDem sedang tidak baik-baik saja.
"Sedang dalam titik minus, bukan lagi titik 0 atau titik plus tapi titik minus. Titik terendah relasi antara Presiden Jokowi dengan Partai NasDem karena ini sudah kali kedua menteri NasDem tersangkut kasus hukum," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/10).
Apalagi, Jokowi tak memberikan pesan yang meringankan permasalahan NasDem yang tengah dihadapi saat ini.
Hal itu terbukti ketika Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G BAKTI Kominfo beberapa waktu lalu.
Jokowi tak menunjuk kader NasDem sebagai Menkominfo baru pengganti Johnny. Jokowi justru menunjuk Budi Arie yang merupakan Ketua relawan Pro Jokowi (Projo).
"Artinya kursi NasDem di kabinet dikurangi. Ketika nanti Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri atau tak lagi di kabinet dan penggantinya bukan dari NasDem, maka ini semakin jelas bahwa hubungan antara NasDem dan Presiden Jokowi memang sedang berada di titik terendah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, secara personal, kasus hukum yang menjerat dua menteri NasDem menjadi preseden negatif hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi yang selama ini dianggap sebagian kalangan sebagai sahabat dekat.
Awal hubungan memburuk
Menurut Agung, memburuknya hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi lantaran NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dengan mengusung narasi perubahan.
"Ini menegaskan kembali bahwa hubungan antara mereka berdua memburuk. Bahkan, itu semua tak bisa dipungkiri akibat Anies dideklarasikan sebagai capresnya NasDem dengan membawa narasi perubahan," ucap Agung.
Oleh karena itu, Agung menyarankan agar NasDem menarik Siti Nurbaya dari kabinet pemerintahan Jokowi agar maksimal dalam membawa narasi perubahan tersebut.
"Jadi sebelum ekses politiknya mengemuka sebagaimana yang dialami Pak Syahrul dan Pak Jhony Plate, Bu Siti sekalian mundur saja," tandasnya.
Kendati demikian, Agung melihat kans NasDem tetap bertahan dalam koalisi pemerintahan Jokowi cukup besar. Ia berpendapat, konsistensi NasDem mengawal Jokowi hingga masa jabatannya usai akan membahayakan NasDem jelang Pilpres 2024.
"Tarik Ibu Siti Nurbaya, kemudian Syahrul mengundurkan diri segera karena ini sudah membahayakan partai menjelang Pilpres 2024, sehingga NasDem punya energi untuk bagaimana memitigasi kasus-kasus hukum lain di antara kader-kadernya," kata Agung.
Agung menyebut komitmen menyelesaikan tugas di pemerintahan Jokowi hingga akhir menjadi salah satu pertimbangan NasDem tak angkat kaki dari koalisi, meski dua menterinya tersandung kasus korupsi.
Baca halaman berikutnya...
NasDem Tersandera di Koalisi Perubahan
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri kuliah umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Pertimbangan lain yakni untuk mengendalikan ekses-ekses politik hukum yang kemungkinan bisa mengemuka jika NasDem menarik total menteri dari kabinet pemerintahan Jokowi.
"Sehingga tidak ada alasan lain bagi para pihak terkait untuk menunda, mencari hal-hal yang bisa memberatkan kader-kader NasDem di legislatif, eksekutif, maupun di pos-pos strategis lain," jelasnya.
"Jadi dengan adanya menteri NasDem di kabinet minimal ekses-ekses politik hukumnya bisa terkendali. Bisa dimitigasi secara maksimal. Kalau ditarik secara total, khawatirnya diserang terus bertubi-tubi," sambungnya.
Namun, Agung berpendapat kondisi ini akan membuat NasDem tersandera di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sehingga koalisi tersebut tidak stabil.
Bahkan, dikhawatirkan pencalonan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024 terhenti sebelum pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober mendatang.
"Tanggal 18 Oktober misal kalau nanti diserang-serang terus bisa bubar di tengah jalan koalisi ini atau layu sebelum berkembang," ujar Agung.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga melihat hubungan NasDem dengan Jokowi sedang tidak baik-baik saja usai dua menterinya terjerat kasus korupsi.
"Cenderung tensinya agak memanas ketika misalnya diawali Johnny menjadi tersangka. Sekarang Syahrul Yasin Limpo sama," ucap Adib.
NasDem di posisi dilematis
Menurutnya, posisi NasDem saat ini di pemerintahan Jokowi dilematis. Ia menyebut NasDem secara fakta tak lagi berkoalisi dengan pemerintah Jokowi setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024.
Di sisi lain, secara formal NasDem masih terikat kontrak mengusung Jokowi hingga 2024, sehingga ketika NasDem menarik diri dari pemerintahan Jokowi, maka NasDem tak konsisten dengan komitmennya.
Adib memprediksi NasDem akan tetap berada dalam pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang karena tak ingin dicap sebagai pengkhianat.
"Karena kalau misalnya NasDem keluar dari pemerintahan, dia dicap sebagai pengkhianat, yang terjadi pada elite NasDem adalah operasi politik dibungkus oleh penegakan hukum," ujar Adib.
"Makanya saya memprediksi NasDem enggak akan angkat kaki tetap mengawal pemerintahan ini sampai 2024," sambungnya.
Selain itu, kata dia, Cak Imin sebagai cawapres Anies bagai buah simalakama bagi NasDem. Sebab, Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
"Kalau misal NasDem angkat kaki, apakah PKB juga bisa modelnya oposisi seperti Anies. Kan, agak susah. Ini yang membuat NasDem tetap berada di koalisi pemerintahan sampai 2024," tuturnya.
Surya Paloh menyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar tidak akan ditarik dari kabinet Jokowi. Dia meminta Nurbaya tetap berada kursi menteri.
"Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya, dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet," kata Paloh di NasDem Tower, Kamis (5/10).
Surya Paloh menegaskan Siti Nurbaya tidak ada hubungan dengan pengunduran diri Mentan Syahrul Yasin Limpo yang kini diduga terlibat kasus korupsi.
"Apakah Mbak Baya akan ditarik? Enggak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, ndak, Mbak Baya akan bekerja sebagaimana mestinya," kata Paloh.
