Bahas Netralitas, Heru Budi Dicecar Nasib Foto ASN DKI Bareng Anies

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta bernama Tarmuji bertanya kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal foto dirinya dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Dalam tayangan YouTube BPKD DKI Jakarta, Kamis (12/10), Heru awalnya menyampaikan bahwa ASN harus netral di Pemilu 2024. Ia mengatakan aktivitas ASN di media sosial juga diawasi.

Usai Heru mengingatkan soal netral itu, Tarmuji lalu bertanya. Ia berkata pernah berfoto dengan Gubernur DKI sebelumnya yang saat ini disebut akan maju di Pilpres 2024.

Diketahui, eks Gubernur DKI Jakarta yang disebut akan maju di Pilpres adalah Anies Baswedan.

"Kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya, yang kebetulan sekarang jadi calon. Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Pj lihat lho Pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya," kata Tarmuji.

Mendengar itu, Heru sempat tertawa. Ia lalu menyarankan Tarmuji untuk tidak menghapus foto itu. Namun, kata Heru, perlu ditambah keterangan waktu.

"Enggak usah dihapus. Tambahin aja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus. Nanti dihapus dikira saya suruh hapus. Enggak usah," kata Heru.

Lihat Juga : PDIP soal Setahun Heru Budi Gantikan Anies: Komunikasi Kurang Baik

Heru mengaku tak melarang ASN untuk beraktivitas di media sosial, ia hanya mengingatkan adanya ketentuan yang mengatur.

"Maka dari itu yang ke depan hati-hati Bukannya saya tidak mengizinkan, tapi aturan UU ASN-nya begitu. Enggak usah foto-foto yang lalu dihapus," katanya.

Heru Budi klaim ASN diawasi intelijen

Heru Budi mengatakan banyak lembaga intelijen yang mengawasi aktivitas ASN di medsos.

"Hati-hati menggunakan media sosial, karena Bais, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiliki yang namanya patroli siber. Misal, kita ASN, tidak suka dengan beberapa ASN, bicara yang tidak-tidak di medsos, kemudian mendukung pihak-pihak lain. Kita kan ASN harus netral, itu nanti bisa kena patroli siber," kata Heru.

Heru pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk memberi pemahaman kepada ASN di lingkup Pemprov DKI.

"Men-share ini menjelang pemilu, meminta, mendukung itu hati-hati," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta ASN untuk hati-hati ketika memenuhi undangan pihak tertentu saat masa kampanye telah dimulai. Menurutnya, ada potensi ASN terjebak mendatangi acara yang kemudian diketahui merupakan kampanye.

"Undangannya kita tidak tahu, tapi tiba-tiba di sana dalam situasi kampanye, sekali lagi hati-hati, dalam undangan tidak disebutkan, begitu di sana tahunya kampanye. Ini hati-hati terjebak, bisa kena UU ASN, nanti bisa dipanggil Bawaslu," katanya.

Lihat Juga : Jawaban Heru Budi soal Nasib TKD ASN yang Dipotong Anies saat Pandemi