Kapolda: Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Tak Mungkin Disetop Tanpa Dasar

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan laporan soal dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak mungkin dihentikan tanpa dasar. Ia mengatakan saat ini laporan tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan.

"Karena itu kita sudah yakin menemukan ada peristiwa pidananya, maka sudah naik sidik, setelahnya itu baru dipanggil saksi-saksinya. Karena ini enggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10).

Lihat Juga : Mabes Polri Respons Desakan Tangani Dugaan Pimpinan KPK Peras SYL

Hal itu disampaikan Karyoto merespons kelanjutan kasus tersebut usai Syahrul resmi diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Namun, ia mengatakan penyidikan bisa saja dihentikan jika penyidikan buntu atau laporan yang dibuat ternyata palsu.

"Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat atau mungkin hanya penipuan oleh oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus sampai ada ke situ, sesuai fakta perbuatan secara materil ya harus kita lanjutkan," ucap dia.

Saat ini, Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.

Lihat Juga : Febri Diansyah Soroti Kejanggalan Surat Panggilan dan Penangkapan SYL

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat 6 Oktober. Dalam kasus ini, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 65 KUHP.

Polisi telah memeriksa belasan orang saksi. Dua di antaranya adalah Syahrul dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Polda Metro Jaya belum mau membeberkan siapa sosok terlapor dalam dugaan pemerasan ini.

Sementara itu, KPK telah menangkap Syahrul di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10) malam. Syahrul resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.