Sinyal Kuat Jokowi Vis-a-vis Megawati di Pilpres 2024

Langkah Jokowi berhadapan dengan Megawati dinilai tidak etis terhadap partainya setelah kemewahan yang sudah ia terima dari PDIP.

"Meskipun secara etis itu akan mengganggu logika berpikir kita. Karena kemewahan tadi yang sudah didapat Jokowi yang diberikan PDIP selama ini," kata Rio.

Lihat Juga : Basarah Ungkap Suasana PDIP soal Arah Dukungan Jokowi di Pilpres

"Tapi dalam konteks hari ini, sulit untuk tidak mengatakan Jokowi itu takut melawan Mega. Berdasarkan analisis saya, dengan dasar peristiwa belakangan ini, Jokowi akan berani," imbuhnya.

Menerka Untung Buntung

Rio juga tak menutup fakta bahwa arah dukungan Presiden di Pilpres 2024 akan sangat berpengaruh pada elektabilitas PDIP. Dia mencatat angka pendukung Jokowi di internal PDIP mencapai 20-30 persen.

Bahkan di survei terakhir, kata dia, angkanya terus naik. Dia menilai PDIP harus segera menyiapkan langkah jika skenario dukungan Jokowi ke partai lain terjadi di Pilpres 2024.

"Karena itu sangat berdampak dan bisa mengancam elektabiltas PDIP jika Jokowi bertarung lawan Megawati," kata dia.

Hasil serupa juga disampaikan Ali. Dia menyebut elektabilitas Jokowi sangat berpengaruh pada perolehan suara PDIP dalam dua Pilpres 2024. Namun, Ali menyebut faktor itu tetap bisa dikendalikan.

Lihat Juga : PDIP: Kader Membelot Tak Dukung Ganjar di Pilpres 2024 Akan Dipecat

Menurut dia, PDIP harus segera mengambil sikap di tengah sinyal perseteruannya dengan Jokowi. Sikap itu menurut dia akan sangat menentukan elektabilitas mereka menjelang Pilpres.

"Tapi juga harus hati-hati kalau misalnya posisi PDIP bisa mengkapitalisasi bahwa dia dizalimi, dikhianati, itu juga bisa mendapat sentimen positif dari publik," ujar Ali.

"Jadi tetap saja potensi PDIP bisa reborn atau stabil itu tergantung menyikapi keputusan Jokowi apakah hengkang atau dua kaki," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah mengingatkan kepada seluruh kader di daerah. Mereka yang tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan.

"Dipersilakan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain," kata Hasto dalam keterangannya saat membuka Rakerda III DPD PDIP Provinsi Jambi, Sabtu (29/7).