Istana Respons Rapor Merah HAM dari LSM: Kita Perbaiki

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini merespons penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Faldo mengatakan banyak pekerjaan yang diselesaikan Presiden Jokowi membuat risiko pelanggaran semakin besar. Pemerintah, terang dia, berupaya memperhatikan hal-hal di luar pelaksanaan pembangunan.

"Tentu kita sudah pantau dan pelajari laporan tersebut. Kita bekerja untuk memperbaiki itu semua. Proyek pembangunan nasional selalu ketat dalam prosedur ini. Hak masyarakat terus dipastikan dapat terpenuhi," ujar Faldo kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Jumat (20/10).

Ia berpendapat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sudah melakukan banyak hal dan kepuasan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita memang butuh kerja keras dalam memperhatikan hak-hak yang berpotensi dilanggar, sebab banyak yang sedang dikerjakan untuk menuju visi Presiden Jokowi, Indonesia Maju. Kita sudah naik kelas hari ini," jelasnya.

Sebelumnya,Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi HAM di tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka menyoroti kekerasan berbasis investasi.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menuturkan setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun.

Menurut dia, besarnya angka tersebut berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali HAM, ruang hidup masyarakat dan kerusakan lingkungan.

"Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia nyatanya tidak berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan penjaminan ruang hidup masyarakat," ujar Dimas dalam konferensi pers 'Laporan 4 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin' di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dimas mengatakan arahan Jokowi yang berupaya untuk memfokuskan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023 dan 2024 telah berelasi lurus dengan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat.

Ia menjelaskan pelanggaran HAM berbasis pembangunan sejatinya tidak hanya muncul dalam sektor PSN saja, tetapi juga dalam beberapa proyek lain khususnya sumber daya alam.

"Setidaknya berdasarkan pemantauan yang telah kami lakukan, selama empat tahun periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terdapat 964 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan," imbuhnya.

Sementara itu, AII lebih jauh menilai pembangunan ekonomi selama sembilan tahun kepemimpinan Jokowi dilakukan dengan mengorbankan HAM dan derita hidup rakyat kecil.

Berdasarkan data AII, selama periode Januari 2019-Mei 2023 saja setidaknya terjadi 44 serangan fisik dan digital dengan sedikitnya 202 korban pembela HAM lingkungan dan masyarakat adat.

"Masyarakat adat dan komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik sengaja dibungkam demi kebijakan percepatan investasi," kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid melalui keterangan tertulis.