Pemkab Dorong Penerapan Standar Pelayanan Publik yang Baik di Klaten

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kabupaten Klaten disarankan untuk memiliki standar pelayanan publik yang juga dipahami, baik oleh penyelenggara maupun pengguna layanan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida saat menjadi narasumber pada pertemuan tata kelola aduan fasyankes yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Selasa (31/10).

"Setelah pemahaman standar pelayanan terpenuhi, maka selanjutnya ke tahap perilaku pelayanan," kata Farida.

Sejalan, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengingatkan bahwa tata kelola pengaduan perlu menjadi perhatian, karena fasyankes bersinggungan langsung dengan masyarakat. Setiap aduan harus ditindaklanjuti dengan baik dan profesional.

"Aduan yang diterima berasal dari masyarakat yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Artinya, jika respon yang diberikan tidak baik, maka akan berimbas pada tanggapan masyarakat," ujar Jajang.

Sebagai institusi yang berfungsi terkait pelayanan wajib dasar, lanjut Jajang, fasyankes diakui rentan terhadap aduan.

Untuk itu, para petugas penerima aduan harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dalam merespons aduan.

saat ada aduan segera komunikasikan dan rumuskan statement apa yang akan disampaikan, karena statement pertama yang keluar sangat penting untuk menanggapi aduan yang disampaikan masyarakat," katanya.

Kegiatan pertemuan tata kelola aduan fasyankes di Kabupaten Klaten itu dihadiri pula oleh Kepala Bagian Hukum Setda Klaten, Sri Rahayu, dan admin pengaduan fasyankes rumah sakit, klinik, serta puskesmas di Klaten.