Mahfud Sebut Pakta Integritas Dukung Ganjar Bukan Masalah Hukum

Calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyebut isu dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong, Papua Barat Daya, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 bukan masalah hukum.

Menurut Mahfud, dokumen tersebut diteken pada Agustus sebelum capres-cawapres resmi ditetapkan KPU RI. Sehingga, belum ada calon resmi kontestan pilpres.

Lihat Juga : Mahfud MD Tak Tahu soal Pakta Integritas Menangkan Ganjar

"Enggak, yang gitu kan bukan masalah hukum. Ya, biarkan aja kalau hukumnya di-clear-kan saja. Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan," kata Mahfud usai menghadiri deklarasi relawan di Gedung Inews Tower, Selasa (14/11).

Menko Polhukam itu irit bicara saat ditanya lebih lanjut soal itu. Dia juga enggan berspekulasi bahwa dokumen tersebut telah mencoreng netralitas ASN.

"Enggak juga [mencoreng netralitas ASN]," kata Mahfud.

Pengacara Yan Piet, Hadi Tausikal, yang dikonfirmasi terpisah mengaku enggan berkomentar karena belum mendapat informasi tersebut dari kliennya.

"Intinya bahwa saya belum konfirmasi dengan klien saya," kata Hadi, Selasa (14/11).

Lihat Juga : Firli Cek Dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut. Yan Piet sendiri saat ini tengah menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak," ucap Firli di gedung KPK, Kuningan Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim ragu dengan keabsahan pakta integritas yang sebelumnya viral dan dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) atau BIN daerah tersebut.

Lihat Juga : Ganjar-Mahfud Diiringi Selawat, Prabowo-Gibran Disambut Yel di KPU

Pengalaman sejak Pilpres 2019, kata Chico, hoaks berbentuk testimoni-testimoni palsu, surat atau dokumen palsu biasanya sengaja disebarkan untuk menimbulkan friksi dan polarisasi.

"Rasanya aneh kalau sebuah institusi intelijen negara membuat dokumen yang begitu eksplisit menyatakan kewajiban mendukung kandidat politik. Dan ada kejanggalan dimana dokumen tersebut tidak ber-tanggal/bulan/tahun," kata Chico kepada CNNIndonesia.com.