Ganjar Yakin Aparat Netral di Pilpres 2024: Saya Anak Polisi

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yakin aparat bakal netral di Pilpres 2024 mendatang.

Dia mengaku tahu rekam jejak TNI dan Polri selama pemilu dilaksanakan di Indonesia. Ganjar mengungkiti dirinya yang merupakan anak dari seorang polisi.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI Polri sudah menyampaikan itu, apalagi saya anak polisi," kata Ganjar di UGM, Sleman, DIY, Kamis (16/11).

Menjadi seorang putra anggota polisi membuat Ganjar menyaksikan sendiri bagaimana aparat bekerja sehari-hari.

Dia yakin aparat masih teguh untuk tidak berat sebelah selama proses Pemilu 2024.

"Jadi, kita tahu ya saya anak militer waktu itu (Polri dan TNI) ABRI, saya anaknya. Jadi kita sama-sama tahu banyak yang punya nurani bagus di antara mereka. Saya haqqul yaqin mereka bisa melakukan itu," paparnya.

Isu tentang potensi ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024 mencuat belakangan.

Sejumlah tokoh politik menyampaikan pandangannya, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.

Dia mengaku sudah merasakan ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024. Menurut dia, masyarakat umum juga sudah merasakan ketidaknetralan tersebut di berbagai daerah.

"Kita memang tidak berani menunjuk, tapi aroma itu sangat kuat. Itu publik di bawah juga sudah tahu, ada aparat yang berat sebelah," ucap Jazilul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

Jazilul memberi contoh sikap tidak netral yang sudah terasa sejauh ini. Misalnya dalam pemasangan alat peraga. Dia mengklaim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mengalami itu.

"Sudah mulai itu, apakah pasang baliho, pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kyai yang mau ceramah," lanjutnya.

Terbaru, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin menyebut ada dugaan polisi membantu pemasangan baliho PSI di sejumlah daerah.

Dia menyampaikan itu saat rapat bersama Kabaharkam Polri di DPR pada Rabu kemarin (15/11).

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengaku belum bisa memastikan dugaan tersebut.

"Mengenai pemasangan bailho partai politik tertentu dibantu polisi kami barusan cek ke Kapolda Jawa Barat. Info tersebut belum bisa terklarifikasi pak," jawab Fadil.

"Nanti kalo memang ada saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait hal tersebut akan kami perhatikan," katanya.