Anies Klaim Saat di DKI Tak Pernah Diperintah Pusat Benahi Kesehatan

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menceritakan pengalamannya menangani kesehatan rakyat saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anies mengaku tak pernah diperintah pemerintah pusat untuk memperbaiki kesehatan masyarakat.

Peserta Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan itu menyebut adanya pemilihan pada tingkat daerah dan otonomi daerah membuat kebijakan pemerintah pusat kerap tidak sinkron.

"Kenapa? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, 'Pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan?' Tidak pernah. 'Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu?' Tidak pernah," kata Anies dalam dialog di Solo yang juga disiarkan secara luring lewat saluran YouTube UMS, Rabu (22/11).

Dengan demikian, kata Anies, jika program kesehatan untuk ibu hamil berjalan sukses, maka hal itu merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah daerah.

"Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kotanya yang peduli. Bukan karena ada direction dari pusat," ujarnya.

Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu dilakukan. Sebab, selama ini pemerintah pusat hanya mengirimkan dana transfer namun tidak diiringi dengan tuntutan kerja.

"Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat," ucap Anies.

Anies mengatakan dengan menyinkronkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Insyaallah dengan seperti ini maka sinkronisasi itu akan terjadi. Integritasnya ada, sinkronnya ada. Insyaallah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Anies.

Sebagai informasi ada sejumlah program di bidang kesehatan yang dilaksanakan Anies semasa menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Beberapa di antaranya adalah penyediaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus sebagai pelengkap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembenahan dan peningkatan layanan fasilitas kesehatan, dan penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta.

Pada Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin akan berkompetisi dengan dua pasangan calon lain.  

Dua lainnya itu adalah Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.