Anies Buka Suara Soal Sinyal Ribuan Kades Dukung Prabowo-Gibran
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta pemerintah punya komitmen terhadap netralitas dengan menindak ribuan kepala desa (kades) yang memberi sinyal mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Ya, itu ujian bagi pemerintah yang memiliki komitmen tentang netralitas," kata Anies saat ditemui usai Diskusi dan Diseminasi Mahasiswa Jatim Menguji Pikiran Anies-Muhaimin, di DBL Arena, Surabaya, Rabu (22/11).
Menurutnya, pemerintah semestinya menindak penyimpangan itu. Jika tidak atau bahkan cenderung membiarkan maka hal itu akan jadi preseden yang buruk.
"Ketika ada penyimpangan dan dibiarkan maka itu menjadi sebuah preseden yang buruk. Karena itu, ini adalah ujian, apakah pemerintah akan mendisiplinkan bagi pihak-pihak yang tidak menjaga netralitasnya," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini khawatir problem netralitas ini akan makin meluas jika pemerintah membiarkannya.
Sebelumnya, delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal dukungan itu ditunjukkan dengan langkah Desa Bersatu yang mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11).
Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Annas mengatakan Prabowo-Gibran adalah pasangan capres dan cawapres yang peduli dengan desa.
Meski begitu, Ia menuturkan pihaknya tidak mau secara tegas mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU).
Aturan itu secara tegas tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490, bahwa kepala desa dilarang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
"Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Annas.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebelumnya menyatakan pihaknya akan memeriksa panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang hanya mengundang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rakadi Pilpres 2024. Gibran hadir dalam acara itu, sementara Prabowo tak bisa datang.
"Kami lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).
Bagja mengatakan kepala desa dilarang dilibatkan dalam proses kampanye. Kepala maupun perangkat desa juga dilarang menyatakan dukungan terhadap kandidat mana pun.
Meski begitu, ia belum mau mengambil kesimpulan atas peristiwa ribuan kepala desa deklarasi dukung Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Bawaslu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucapnya.