Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal status Presiden Jokowi apakah masih kader PDIP usai Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Hasto tidak menjawab dengan tegas soal status Presiden Jokowi masih kader PDIP atau tidak, tapi dia mengatakan yang jelas Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia.
"Iya status Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD kedepan justru mengambil saripati dari keberhasilan Bapak Jokowi," kata Hasto di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto hanya menjanjikan Ganjar-Mahfud bakal bergerak lebih cepat dalam memimpin Indonesia jika kelak mereka terpilih menggantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin saat ini. Utamanya, kata dia, dalam penegakan hukum hingga menyelesaikan masalah rakyat dengan cepat.
"Bergerak lebih cepat, dengan spirit penegakan hukum yang lebih kuat. Sehingga, apa yang dilakukan Bapak Ganjar dengan blusukan dengan satset, menyelesaikan masalah rakyat dengan cepat, gaspol itu menunjukkan suatu spirit dalam membangun kemajuan Indonesia kita, kepedulian pada petani buruh, nelayan, mengangkat pendidikan kita agar kunci kemajuan itu dimulai dari pendidikan, itu yang dilakukan oleh Bapak Ganjar," kata Hasto.
Saat ditanya lebih lanjut soal rencana pertemuan PDIP dan Jokowi, Hasto menyatakan itu adalah pertemuan antarinstitusi. Hal itu, sambungnya, telah dilakukan salah satunya oleh Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani.
"Kalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden. Karena, bagaimana juga terlepas dari berbagai kontestasi, pemerintahan harus berjalan, menteri-menteri dari PDIP punya komitmen yang tinggi didalam berdedikasi dalam bangsa dan negara dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi," ujarnya.
Hasto juga menyebutkan, bahwa Partai PDIP terus bergerak dengan penuh keyakinan untuk kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Karena dia menilai bahwa Ganjar-Mahfud MD adalah pemimpin yang jujur, merakyat, mengusai teknologi, hingga digitalisasi.
"Sehingga banyak persoalan korupsi yang terjadi nanti bisa dilakukan penegakan dengan sosok yang berpengalaman yaitu Prof Mahfud MD. Karena, beliau telah memimpin tiga lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sehingga akan memberikan jalan kepastian bagi kemajuan Indonesia Raya kita," sebutnya.
Namun, saat kembali ditanya apakah Presiden Jokowi sampai saat ini masih Kader PDIP. Hasto menegaskan Jokowi Presiden Republik Indonesia.
"Bapak jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia," jawabnya singkat.
Pada kesempatan itu, Hasto mengatakan menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan Bobby Nasution diberhentikan sebagai kader PDIP usai mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Hasto menjawab pertanyaan para awak media, kenapa Bobby Nasution diberhentikan atau dipecat sementara Gibran Rakabuming Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 itu tidak diberhentikan seperti Bobby Nasution.
"Jadi istilahnya, ketika Mas Gibran sudah menjadi calon wakil presiden melalui suatu proses yang masih menimbulkan banyak kontroversi dan menimbulkan persoalan etika serta manipulasi hukum. Dan, Mas Bobby memberikan dukungan, konstitusi yang melarang itu, sehingga otomatis keanggotaannya di PDI Perjuangan dengan statusnya itu gugur secara otomatis, jadi itu yang terjadi," kata dia di Nusa Dua.
"Karena pilihan, karena konstitusi, kan pasangan capres-cawapres diusung partai politik dan gabungan partai politik. Dan, di Undang-undang partai politik setiap warga yang telah memenuhi syarat tertentu hanya boleh satu anggota partai politik. PDIP tidak boleh mendukung dua calon yang berbeda, itu konstitusi. Jadi karena perintah konstitusi dan undang-undang maka otomatis (diberhentikan)," tegasnya.
Namun, saat ditanya kepada PDIP tidak secara tegas memberhentikan Gibran dari PDIP. Hasto megnatakan pihaknya sudah tegas mengikuti aturan partai.
"Loh itu tegas, dari pada peraturan partai," katanya.
Namun, saat kembali ditanya kenapa PDIP tegas kepada Bobby yang langsung memberhentikan. Pihaknya menyebutkan kalau dalam konstitusi sudah tegas.
"Ya konstitusi itu lebih tegas di atas peraturan, di atas segalanya," katanya.
Sebelumnya, DPC PDIP mengusulkan Bobby dipecat dari partai itu karena mendukung Prabowo-Gibran. Bobby dinilai tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP ternyata bukan pemecatan. Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya pada Selasa (14/11) mengatakan kewenangan pemecatan selanjutnya akan diserahkan ke DPP PDIP.