Saling Sentil Main Curang saat Bawaslu Tak Bertaji di Pemilu 2024
CNN Indonesia
Kamis, 23 Nov 2023 11:14 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Narasi dugaan kecurangan dan manipulasi Pilpres 2024 menjadi bahan perdebatan di antara kubu pasangan capres-cawapres. Netralitas perangkat negara pun banyak dipertanyakan.
Para legislator pun mulai mengusulkan panitia kerja (panja) netralitas di tubuh TNI/Polri, BIN, hingga Lembaga Pemasyarakatan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pencoblosan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ikut cawe-cawe.
Dugaan itu tidak terlepas dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto. Pun terkait pucuk anggota dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mayoritas berasal dari pemerintahan kini.
Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, misalnya, mengklaim sejak pemilu langsung digelar tahun 1999, baru pada Pemilu 2024 diramaikan narasi yang menyoroti potensi kecurangan dan manipulasi. Padahal menurutnya, masyarakat sebelumnya percaya Pemilu 2024 akan berjalan sesuai asas.
Capres Ganjar Pranowo juga mengaku telah menerima laporan dari beberapa Pj kepala daerah terkait dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan laporan itu masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN). Sebagai upaya antisipatif, Ganjar membentuk satgas anti kecurangan Pemilu.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta agar masing-masing pasangan calon di Pilpres 2024 tidak saling tuduh menuduh atau melakukan fitnah satu sama lain. TKN tegas meminta agar segala bentuk kecurangan langsung dilaporkan ke Bawaslu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai aparat negara sudah seharusnya tegas menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka netral dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, hal itu tidak bisa dikompromikan kembali. Netralitas di lingkungan perangkat negara menurutnya adalah hal yang vital.
Tidak hanya lewat lisan, mereka juga diminta untuk komitmen dalam perbuatan. Di antaranya memastikan tidak ada alat dan perangkat negara yang diturunkan dalam gelaran pemilu.
"Bicara soal netralitas, maka harus berpihak kepada semuanya, dan tidak hanya lisan. Tapi ya betul-betul tidak menggunakan perangkat-perangkat negara ini untuk menguntungkan salah satu pasangan calon saja," kata Nisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Nisa mengatakan pejabat negara harus berhasil menanamkan keyakinan di masyarakat bahwa tidak ada keberpihakan kepada salah satu paslon. Langkah-langkah konkret menurutnya harus dilakukan, termasuk meniadakan gimmick dukungan tertentu.
Nisa kemudian mencontohkan isu belakangan, seperti delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu yang dianggap memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran.
"Seharusnya kalau memang ada indikasi seperti itu ya itu sudah bisa ditegur ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya publik bisa melihat bahwa ini memang betul-betul netral, betul-betul tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya dan sejumlah kepala daerah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/11). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Nisa selanjutnya juga menegaskan pemilu bukan hanya tentang hasil akhir dalam penghitungan suara, melainkan ada proses panjang yang harus diamalkan masing-masing peserta pemilu. Ia pun gondok dengan banyaknya aduan dugaan kecurangan Pemilu namun Bawaslu belum menunjukkan taringnya.
Alasan Bawaslu selama ini menurutnya terkesan klise dengan hanya menegaskan belum masuk masa kampanye sehingga belum ditindak tegas. Padahal menurut Nisa, Bawaslu memiliki kewenangan pencegahan alias bertindak cepat.
"Jadi ketegasan-ketegasan itu yang sebetulnya sekarang ditunggu sama publik gitu ya, supaya kan kalau kemudian ada ketidaknetralan misalnya oleh perangkat-perangkat negara gitu ya, kan kemudian proses kompetisinya jadi enggak setara. Dan publik kan kemudian akan mempertanyakan," kata dia.
Ia juga meminta kerelaan masyarakat untuk lebih pro aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Apabila menemukan kecurangan di lapangan, masyarakat dapat merekam kejadian sebagai bukti dan melaporkannya ke Bawaslu.
Di sisi lain, Nisa juga meminta agar Komisi II DPR sebagai mitra penyelenggara Pemilu dan Kemendagri lebih mempertebal pengawasan mereka. Apabila ada aduan dugaan kecurangan, Komisi II menurutnya dapat melakukan sesi klarifikasi atau memanggil penyelenggara Pemilu.
Dengan demikian, usulan panja netralitas di beberapa perangkat negara itu menurutnya juga belum menjadi sebuah urgensi. Nisa juga menegaskan kepada penyelenggara pemilu untuk tetap independen dan bekerja keras.
Ia tidak menginginkan juga seluruh putusan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024 nanti dipermasalahkan atau digugat ke lembaga yudikatif. Hal tersebut tentunya akan mencederai hasil pemilu alias mendelegitimasi hasil tersebut.
"Jadi sebelum sampai ke ujung yang seperti itu, hasil pemilu diragukan, maka sekarang kalau sudah ada yang mengatakan jangan curang, harusnya semua yang terkait ini perlu menjadi semacam ada alarmnya untuk tetap independen. Jadi tidak partisan dalam menyelenggarakan Pemilu ini," ujar Nisa.
Baca halaman berikutnya: Jadi mainan aktor politik.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga mengamini netralitas merupakan hal yang sangat penting untuk dipedomani para perangkat negara. Apalagi mereka juga sudah hidup dengan aturan itu dalam waktu yang lama.
Apalagi di kemudian hari mereka dituding tidak netral, maka menjadi sebuah keharusan juga menurut Adib agar para perangkat negara itu memberikan bukti kepada publik yang saat ini berperan juga sebagai pengawas. Dengan demikian, masyarakat mampu memberikan penilaian secara adil.
"Memang betul harus dibuktikan dugaan kecurangan itu oleh pemerintah, misalnya. Tetapi mau dibuktikan segala macam, jangan lupa, sekarang kan pertarungan politik itu ada pada pertarungan persepsi," kata Adib kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11) malam.
Adib lantas menilai saling tuding kecurangan yang dipertontonkan kepada masyarakat saat ini menurutnya merupakan permainan dan senjata para aktor politik itu sendiri. Jargon politik riang gembira dengan adu gagasan itu menurutnya malah jadi bertolak belakang.
Para aktor politik, lanjut Adib, saling tuding menuding soal kecurangan. Kondisi itu menurutnya tidak baik untuk pembelajaran politik dan demokrasi kepada masyarakat, pun termasuk mendegradasi Pemilu itu sendiri.
"Makanya saya katakan bahwa inilah yang merusak demokrasi. Yang merusak pemilu sebenarnya dari aktor-aktor politik itu sendiri," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Adib tidak sepakat dengan para dewan yang mengusulkan dibentuknya Panja netralitas di sejumlah sektor perangkat negara. Menurutnya, hal tersebut malah bisa menjadi senjata bagi pihak tertentu untuk melemahkan lawan politiknya.
Di sisi lain, Adib juga melihat Bawaslu kurang berperan dalam kondisi seperti ini. Ia tidak melihat ketegasan pengawas pemilu itu untuk menengahi sejumlah 'pertempuran' atau adu kecurangan antar-paslon.
Kecurangan dalam kontestasi politik menurutnya bukan hal yang baru di Indonesia. Kendati demikian, sudah seharusnya para penyelenggara pemilu berbenah agar tidak ada lagi kecurangan dalam gelaran pesta demokrasi rakyat itu.
"Saya belum melihat taji Bawaslu. Salah satu wasit yang harus kita dorong untuk selalu kredibel ya Bawaslu, jadi harus betul-betul adil dan netral. Tapi melihat sampai hari ini pertempuran sudah cukup panas, tapi kita masih belum melihat soal itu, soal ketegasan Bawaslu," kata Adib.
Adib juga menegaskan ketimbang hasil Pemilu 2024 nantinya ramai dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan Bawaslu sebagai wasitnya bekerja semaksimal mungkin dan tetap menanamkan independensi dalam bekerja.
"Istilahnya wasit ya memang harus tegas. Apalagi anggaran yang digelontorkan kan banyak juga," imbuhnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Narasi dugaan kecurangan dan manipulasi Pilpres 2024 menjadi bahan perdebatan di antara kubu pasangan capres-cawapres. Netralitas perangkat negara pun banyak dipertanyakan.
Para legislator pun mulai mengusulkan panitia kerja (panja) netralitas di tubuh TNI/Polri, BIN, hingga Lembaga Pemasyarakatan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pencoblosan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ikut cawe-cawe.
Dugaan itu tidak terlepas dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto. Pun terkait pucuk anggota dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mayoritas berasal dari pemerintahan kini.
Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, misalnya, mengklaim sejak pemilu langsung digelar tahun 1999, baru pada Pemilu 2024 diramaikan narasi yang menyoroti potensi kecurangan dan manipulasi. Padahal menurutnya, masyarakat sebelumnya percaya Pemilu 2024 akan berjalan sesuai asas.
Capres Ganjar Pranowo juga mengaku telah menerima laporan dari beberapa Pj kepala daerah terkait dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan laporan itu masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN). Sebagai upaya antisipatif, Ganjar membentuk satgas anti kecurangan Pemilu.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta agar masing-masing pasangan calon di Pilpres 2024 tidak saling tuduh menuduh atau melakukan fitnah satu sama lain. TKN tegas meminta agar segala bentuk kecurangan langsung dilaporkan ke Bawaslu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai aparat negara sudah seharusnya tegas menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka netral dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, hal itu tidak bisa dikompromikan kembali. Netralitas di lingkungan perangkat negara menurutnya adalah hal yang vital.
Tidak hanya lewat lisan, mereka juga diminta untuk komitmen dalam perbuatan. Di antaranya memastikan tidak ada alat dan perangkat negara yang diturunkan dalam gelaran pemilu.
"Bicara soal netralitas, maka harus berpihak kepada semuanya, dan tidak hanya lisan. Tapi ya betul-betul tidak menggunakan perangkat-perangkat negara ini untuk menguntungkan salah satu pasangan calon saja," kata Nisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Nisa mengatakan pejabat negara harus berhasil menanamkan keyakinan di masyarakat bahwa tidak ada keberpihakan kepada salah satu paslon. Langkah-langkah konkret menurutnya harus dilakukan, termasuk meniadakan gimmick dukungan tertentu.
Nisa kemudian mencontohkan isu belakangan, seperti delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu yang dianggap memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran.
"Seharusnya kalau memang ada indikasi seperti itu ya itu sudah bisa ditegur ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya publik bisa melihat bahwa ini memang betul-betul netral, betul-betul tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya dan sejumlah kepala daerah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/11). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Nisa selanjutnya juga menegaskan pemilu bukan hanya tentang hasil akhir dalam penghitungan suara, melainkan ada proses panjang yang harus diamalkan masing-masing peserta pemilu. Ia pun gondok dengan banyaknya aduan dugaan kecurangan Pemilu namun Bawaslu belum menunjukkan taringnya.
Alasan Bawaslu selama ini menurutnya terkesan klise dengan hanya menegaskan belum masuk masa kampanye sehingga belum ditindak tegas. Padahal menurut Nisa, Bawaslu memiliki kewenangan pencegahan alias bertindak cepat.
"Jadi ketegasan-ketegasan itu yang sebetulnya sekarang ditunggu sama publik gitu ya, supaya kan kalau kemudian ada ketidaknetralan misalnya oleh perangkat-perangkat negara gitu ya, kan kemudian proses kompetisinya jadi enggak setara. Dan publik kan kemudian akan mempertanyakan," kata dia.
Ia juga meminta kerelaan masyarakat untuk lebih pro aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Apabila menemukan kecurangan di lapangan, masyarakat dapat merekam kejadian sebagai bukti dan melaporkannya ke Bawaslu.
Di sisi lain, Nisa juga meminta agar Komisi II DPR sebagai mitra penyelenggara Pemilu dan Kemendagri lebih mempertebal pengawasan mereka. Apabila ada aduan dugaan kecurangan, Komisi II menurutnya dapat melakukan sesi klarifikasi atau memanggil penyelenggara Pemilu.
Dengan demikian, usulan panja netralitas di beberapa perangkat negara itu menurutnya juga belum menjadi sebuah urgensi. Nisa juga menegaskan kepada penyelenggara pemilu untuk tetap independen dan bekerja keras.
Ia tidak menginginkan juga seluruh putusan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024 nanti dipermasalahkan atau digugat ke lembaga yudikatif. Hal tersebut tentunya akan mencederai hasil pemilu alias mendelegitimasi hasil tersebut.
"Jadi sebelum sampai ke ujung yang seperti itu, hasil pemilu diragukan, maka sekarang kalau sudah ada yang mengatakan jangan curang, harusnya semua yang terkait ini perlu menjadi semacam ada alarmnya untuk tetap independen. Jadi tidak partisan dalam menyelenggarakan Pemilu ini," ujar Nisa.
Baca halaman berikutnya: Jadi mainan aktor politik.
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (tengah), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (kanan) saat pengundian nomor urut Pilpres 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11). (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga mengamini netralitas merupakan hal yang sangat penting untuk dipedomani para perangkat negara. Apalagi mereka juga sudah hidup dengan aturan itu dalam waktu yang lama.
Apalagi di kemudian hari mereka dituding tidak netral, maka menjadi sebuah keharusan juga menurut Adib agar para perangkat negara itu memberikan bukti kepada publik yang saat ini berperan juga sebagai pengawas. Dengan demikian, masyarakat mampu memberikan penilaian secara adil.
"Memang betul harus dibuktikan dugaan kecurangan itu oleh pemerintah, misalnya. Tetapi mau dibuktikan segala macam, jangan lupa, sekarang kan pertarungan politik itu ada pada pertarungan persepsi," kata Adib kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11) malam.
Adib lantas menilai saling tuding kecurangan yang dipertontonkan kepada masyarakat saat ini menurutnya merupakan permainan dan senjata para aktor politik itu sendiri. Jargon politik riang gembira dengan adu gagasan itu menurutnya malah jadi bertolak belakang.
Para aktor politik, lanjut Adib, saling tuding menuding soal kecurangan. Kondisi itu menurutnya tidak baik untuk pembelajaran politik dan demokrasi kepada masyarakat, pun termasuk mendegradasi Pemilu itu sendiri.
"Makanya saya katakan bahwa inilah yang merusak demokrasi. Yang merusak pemilu sebenarnya dari aktor-aktor politik itu sendiri," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Adib tidak sepakat dengan para dewan yang mengusulkan dibentuknya Panja netralitas di sejumlah sektor perangkat negara. Menurutnya, hal tersebut malah bisa menjadi senjata bagi pihak tertentu untuk melemahkan lawan politiknya.
Di sisi lain, Adib juga melihat Bawaslu kurang berperan dalam kondisi seperti ini. Ia tidak melihat ketegasan pengawas pemilu itu untuk menengahi sejumlah 'pertempuran' atau adu kecurangan antar-paslon.
Kecurangan dalam kontestasi politik menurutnya bukan hal yang baru di Indonesia. Kendati demikian, sudah seharusnya para penyelenggara pemilu berbenah agar tidak ada lagi kecurangan dalam gelaran pesta demokrasi rakyat itu.
"Saya belum melihat taji Bawaslu. Salah satu wasit yang harus kita dorong untuk selalu kredibel ya Bawaslu, jadi harus betul-betul adil dan netral. Tapi melihat sampai hari ini pertempuran sudah cukup panas, tapi kita masih belum melihat soal itu, soal ketegasan Bawaslu," kata Adib.
Adib juga menegaskan ketimbang hasil Pemilu 2024 nantinya ramai dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan Bawaslu sebagai wasitnya bekerja semaksimal mungkin dan tetap menanamkan independensi dalam bekerja.
"Istilahnya wasit ya memang harus tegas. Apalagi anggaran yang digelontorkan kan banyak juga," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya dan sejumlah kepala daerah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/11). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Infografis Jadwal & Tahapan Pemilu 2024. (CNN Indonesia/Basith Subastian)
