Pemerintah Didesak Setop Sementara Ekspor Kratom ke AS

Perhimpunan Pengusaha Holtikultura Indonesia (PPHI) dan Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) mendesak pemerintah untuk menyetop sementara ekspor bubuk daun kratom ke Amerika Serikat (AS).

Mereka khawatir ekspor kratom yang menuai masalah beberapa bulan terakhir ini akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat Indonesia dan mengurangi devisa negara. Dua organisasi tersebut juga sudah mengirim surat terbuka kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Ketua Pengurus Pusat Koprabuh Yohanis Cianes Walean mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi dalam dua bulan terakhir terkait ekspor kratom ke AS.

"Memberhentikan sementara eskpor kratom dengan tujuan USA, sampai adanya tata kelola yang disepakati mengarah kepada kratom bermutu, fair price, adil pada produsen dan pengguna yang mengutamakan pada mutu untuk ekspor," kata Yohanis kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/11).

Yohanis menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi penyebab kekacauan ekspor kratom. Pertama, selama ini sistem pembayaran kratom dilakukan dengan cash on delivery (COD) atau dilakukan setelah hasil uji laboratorium.

Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan oleh American Kratom Assosiation (AKA) tanpa memberikan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat diterima para stakeholder.

"Semua resiko ditanggung oleh eksportir kratom Indonesia. Termasuk resiko jika barangnya ditolak di AS oleh buyer [selalu berkedok oleh FDA/custom], karena tidak bersih dari kontaminasi bakteri, logam berat, dan campuran bahan lain," ujar Yohanis.

"Tiga alasan tersebut yang selalu mendasari penolakan barang dari Indonesia, merusak nama Indonesia sebagai penyuplai produk bermutu rendah, dan terkontaminasi bakteri ke AS," tambahnya.

Lebih lanjut, Yohanis mengatakan sejumlah asosiasi kratom bersama AKA sudah menandatangani Piagam Binagraha di Kantor Kepala Staf Presiden pada 8 Agustus 2022.

Menurutnya, piagam tersebut adalah aturan dasar pengelolaan kratom. Namun, kata Yohanis, AKA tidak pernah melaksanakan dan melanggar semua aturannya, termasuk aturan pembayaran kontan (cash and carry).

PPHI-Koprabuh menilai ketimpangan perdagangan yang diciptakan oleh AKA menekan pedagang kratom di Indonesia. Selain itu, AKA juga melakukan transaksi langsung dari petani dan menghancurkan harga, sehingga menimbulkan penimbunan produk kratom di AS. 

"Praktik ini bahkan menciptakan panic selling yang membuat pedagang Indonesia menimbun Kratom di AS, dibayar setelah laku terjual, membuat harga kratom semakin anjlok saat ini. [Kratom] ditawarkan US$4/kg di AS pun sulit terjual, belum dipotong biaya gudang yang semakin mencekik," ujarnya.

Yohanis pun mendorong pemerintah membuat standar operasi produksi dari kebun sampai ekspor, hingga produk diuji oleh Karantina dan diloloskan oleh Bea Cukai. Mereka pun melarang orang asing untuk membeli kratom secara langsung ke petani.

"[Kami] melarang orang asing membeli langsung ke kebun petani, yang dampaknya menciptakan persaingan tidak sehat di tengah petani kratom se-Indonesia. Bila ingin berinvestasi mohon melalui BKPM yang melindungi petani," ujarnya.

CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso terkait desakan ini, namun belum direspons.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan kratom. Orang AS datang, kami mau beli ini (kratom), (mereka tanya) bisa enggak? Bisa saja. Kan, belum dilarang," kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) lalu.