Anies soal Ikhtiar Keadilan: Janji Itu Dilunasi di Tanah Merah

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan berjanji mempertahankan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Di sini ada IMB. IMB ini harus dipertahankan terus supaya saudara-saudara semua bisa tinggal dengan tenang," kata Anies ketika berkampanye di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara, Selasa (28/11).

Anies bercerita sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di 2017 lalu, warga kawasan Tanah Merah kerap dipinggirkan. Bahkan, ia mengatakan kawasan ini tak memiliki izin untuk didirikan bangunan sehingga berdampak tak dibangun jalan hingga masuk air bersih.

Namun, ia mengatakan persoalan itu dituntaskan usai dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia memberikan IMB sementara untuk hadirkan keadilan bagi warga.

"Ikhtiar kita hadirkan keadilan, dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta, dan janji itu dilunasi di Tanah Merah," kata Anies.

Lihat Juga : Kampanye Perdana, Anies Naik Motor Temui Warga Tanah Merah di Jakut

"Jadi ini amanat kami bawa dalam sebuah perjuangan dimulai dari Tanah Merah selama ini dipinggirkan dimarjinalkan. Sekarang tanah Merah setara dengan kampung lain di Jakarta," tambahnya.

Anies lantas meminta warga tak menjual suaranya di Pilpres 2024. Baginya, suara warga menentukan untuk perubahan nasib lima tahun ke depan.

"Untuk lima tahun jangan dijual belikan. Nanti kita menyesal. Cuma lima jam itu [pencoblosan]. Tapi dari lima jam itu, lima tahun ke depan ditentukan arah kita. Mari kita dorong perubahan," kata dia.

Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies sempat mengeluarkan IMB di kawasan Tanah Merah.

Pemukiman warga Tanah Merah sempat terdampak dari insiden ledakan dan kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman warga pada Maret 2023 lalu.

Pada Maret 2023, Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena menjelaskan warga setempat hanya mengantongi IMB kawasan. Menurutnya, IMB tersebut sebatas mengakui bangunan, bukan kepemilikan lahan di wilayah tersebut.