Jokowi Respons Ramai Kritik IKN: Opini Silakan, Tapi Sudah Ada UU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan sederet kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Belakangan kritik itu dilayangkan oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Jokowi mengatakan setiap warga Indonesia berhak berpendapat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa IKN telah memiliki legitimasi atau payung hukum yang tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2022.

"Ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN itu sudah ada UU nya, sudah ada UU nya," kata Jokowi usai menghadiri gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).

Jokowi juga tidak setuju apabila IKN disebut akan menciptakan ketimpangan baru. Justru menurutnya IKN akan menciptakan pemerataan baru.

Jokowi mengatakan 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau di seluruh penjuru. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan setidaknya 56 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris ada di pulau lain juga, ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa, juga ada titik- pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Bantah Keras Sentilan Anies soal IKN: Kita Tak Mau Jawa-sentris

Akhir-akhir ini, kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024.

Lihat Juga : Canda Heru Budi ke Pegawai: Jika Tak Kerja Baik, Saya Pindahkan ke IKN