Kala Ganjar Pilih Media Massa atau Media Sosial untuk Kampanye

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat suara soal saluran media yang dinilainya paling efektif untuk berkampanye di Pilpres 2024.

Pertanyaan itu dilontarkan awak media, dalam kunjungan Ganjar ke kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta, Kamis (30/11).

Pada kesempatan itu, Ganjar sempat mengungkap kondisi media massa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Baik dari segi bisnis, maupun proses migrasinya ke jaringan digital atau daring (online).

"Secara bisnis enggak bagus. Ini belum-belum baik-baik saja. Dan banyak yang bangkrut lalu ada muncul baru," kata Ganjar.

Lihat Juga : Ganjar Soroti Gimik Politik di Kampanye Pilpres 2024

Namun pada kesempatan itu, dia mengatakan tetap menggunakan media massa dan media sosial selama masa kampanye Pilpres 2024. Menurut Ganjar, media massa atau media arus utama digunakan untuk menyasar kalangan tertentu.

Sebab, menurut dia, media massa dianggap lebih kredibel dibanding media sosial.

"Oh dua-duanya, ketika ingin menjangkau beberapa kawasan katakan dengan media yang kredibel, maka media mainstream menjadi penting," kata Ganjar.

Sebaliknya, Ganjar menyebut media sosial digunakan untuk hal-hal yang lebih ringan.

Dia bahkan percaya diri sebab pengikutnya di Instagram saat ini sudah lebih dari enam juta. Jumlah itu menurut dia bahkan lebih tinggi dibanding umumnya pengikut media arus utama.

"Kalau kita ingin mendapatkan satu yang ringan-ringan, bukan tidak kredibel, itu media sosial bisa menjangkau lebuh penting," kata Ganjar.

"Saya orang yang bermedsos cukup lama sehingga saya punya relatif lancar komunikasi dengan mereka-mereka mesti kita tidak hanya dari sisi spasial atau areanya tapi juga pada komunitasnya," imbuhnya.

Lihat Juga : Aiman Ungkap Tengah Malam Didatangi Polisi Antar Surat Panggilan

Jelang debat capres-cawapres

Di tempat terpisah, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku tak melakukan persiapan khusus menghadapi debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya bagi saya tidak perlu persiapan-persiapan khusus, kan tidak tahu mau ditanya apa," ujar Mahfud saat ditemui di Posko Teuku Umar, Jakarta, Kamis (30/11).

"Ya sudah datang aja. Nanti masyarakat akan menilai," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut debat merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum akhirnya melabuhkan pilihannya.

Adapun ia mengaku telah siap menghadapi debat sejak dicalonkan bersama Ganjar.

"Ketika bersedia menjadi calon, dengan segala yang ada harus siap untuk berdebat dan memperlihatkan kemampuan. Itu kan bagian dari proses seleksi oleh masyarakat," jelas dia.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara itu, Ganjar mengaku siap mengikuti debat capres dan cawapres Pilpres 2024.

Berdasarkan rencana, debat capres-cawapres diselenggarakan sebanyak lima kali selama masa kampanye.

"Insya Allah kita siap," kata Ganjar di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis ini.

Ganjar mengaku belum tahu materi debat sesuai tema dari KPU. Meski begitu, Ganjar mengatakan menyiapkan hal-hal yang bersifat konsep.

Menurut pengalamannya, Ganjar optimistis masyarakat yakin gagasan yang disampaikannya bersama Mahfud MD bisa diimplementasikan jika terpilih di pilpres.

"Soal apa materinya saya belum tau sih, kita mesti menyiapkan hal-hal yang sifatnya konseptual," tutur dia.

Lihat Juga : Desain Surat Suara Pilpres 2024: AMIN Pakai Pose Pilgub DKI

KPU telah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres 2024 sebanyak lima kali. Debat akan dihelat di Jakarta.

Jadwal debat dari KPU adalah 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

KPU mengatakan tema ditetapkan usai berkoordinasi dengan paslon dan/atau tim kampanye capres-cawapres. Tema spesifik setiap debat paslon juga akan disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya.

Menurut Peraturan KPU 15/2023 Pasal 50 Ayat (1) menyatakan debat akan dilaksanakan dengan rincian tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Namun, KPU masih bisa mengubahnya atas koordinasi dengan DPR.