Aktivis Papua Demo di Jakarta, Protes Kelaparan di Tanah Kaya

Puluhan aktivis Papua menggelar aksi di Jakarta pada 1 Desember ini, di persimpangan jalan Medan Merdeka Barat.

Dalam aksinya massa mengkritik sejumlah hal termasuk krisis kelaparan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.

Mereka yang mengatasnamakan Orang Asli Papua (OAP) mengkritik kebijakan pemerintah terhadap rakyat di Indonesia timur tersebut, padahal kekayaan alam di sana cukup banyak.

Mereka menyebut setelah 62 tahun Papua bersama NKRI, masih terdapat kekerasan hingga kemiskinan di wilayah itu.

"Selama 62 tahun ini kami sampaikan secara jujur dan terbuka bahwa kami tidak pernah bahagia. Kami selalu dihadapkan dengan pembungkaman, perampasan dan pembunuhan," kata Koordinator Aksi Peringatan Hari 1 Desember, Pilamo, dalam orasi di Patung Kuda.

Menurutnya, pemerintah Indonesia hanya membutuhkan hasil eksploitasi sumber daya alam Papua, tetapi tidak menyejahterakannya.

"Kondisi Papua ini enggak masuk akal. Enggak logis. Masa yang punya tanah dengan SDA [Sumber Daya Alam] yang besar, punya pertambangan terbesar, masa rakyatnya lapar. Ini kan merupakan suatu sistem yang dibuat," ucap dia.

"Kita tahu bahwa provinsi termiskin adalah Papua. Padalah yang paling banyak kontribusi terbesar adalah Papua. Pemerintah Indonesia tidak mendahulukan kesejahteraan Papua, tapi Indonesia mementingkan eksploitasi SDA," imbuhnya.

Lihat Juga : HARI AIDS SEDUNIA Terbanyak hingga 2022, Angka HIV di Jakarta Nyaris 100 Ribu Kasus

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, puluhan orang Papua telah berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat hari ini, Jumat (1/12) sejak pukul 9.00 WIB. Mereka berbaris sambil membawa poster berisi kritik dan tuntutan.

Sekitar pukul 10.30 WIB, massa aksi melakukan long march ke depan Patung Kuda. Orasi terus berlanjut, disambut pekikan, "Merdeka!"

Inisiasi kemerdekaan Papua Barat juga diakui pemerintah Kerajaan Belanda kala itu. Momentum pengakuan tersebut jatuh tepat pada 1 Desember 1961.

Peristiwa itu kemudian dirayakan masyarakat dengan berkumpul di kantor-kantor Hoofd van Plaatselijk (HPB) atau pemerintahan daerah untuk mengibarkan Bendera Papua Barat Bintang Kejora untuk pertama kalinya di samping Bendera Belanda.

Lihat Juga : Muhadjir Buka Suara soal 11 Warga Papua Meninggal Diduga Kelaparan

Inisiasi kemerdekaan tersebut kemudian direspons cepat Pemerintah Indonesia di masa Orde Lama. Presiden saat itu, Sukarno, langsung mengeluarkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 dengan menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat.

Upaya kemerdekaan Papua Barat kemudian terganjal perjanjian New York (New York Agreement) pada 15 Agustus 1962.

Pilamo mengatakan massa aksi menuntut agar warga Papua bisa menentukan nasib sendiri. Sebab, menurut mereka, keputusan Papua bergabung dengan Indonesia saat itu dipaksakan.

Lihat Juga : Aksi 1 Desember, Warga Papua Ungkit Sikap Hatta soal Kemerdekaan