Mahfud Tegaskan Tak Mungkin Tak Rekrut Menteri dari Kalangan Parpol

CNN Indonesia
Sabtu, 02 Des 2023 02:45 WIB
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menegaskan tak mungkin tak merekrut para kader-kader parpol untuk mengisi posisi Menteri, jika Ganjar Pranowo dan dirinya terpilih sebagai presiden-wakil presiden.

"Bisakah tidak merekrut orang partai untuk menjadi menteri? enggak bisa. Saya katakan tidak bisa, kalau itu diminta kepada saya, saya takluk, enggak bisa jadi presiden," kata Mahfud di forum Mukernas MUI, Hotel Mercure Ancol Jakarta, Jumat (1/12).

Mahfud mengatakan demikian ketika ada pertanyaan dari partisipan yang menanyakan apakah tak akan memasukkan kader parpol sebagai menterinya jika terpilih di Pilpres.

Mahfud menjelaskan salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi untuk menjadi pemimpin, salah satunya mengisi posisi menteri.

Baginya, tak masuk akal jika kader parpol tak mengisi kursi-kursi menteri. Sebab, menteri-menteri yang ada di pelbagai negara di dunia berasal dari parpol pendukung pemimpinnya.

"Oleh sebab itu, apapun yang menjadi, pokoknya enggak boleh ada menteri [dari parpol], enggak bisa," kata dia.

Meski begitu, Mahfud bercerita pembicaraannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tokoh-tokoh yang mengisi kursi menteri akan diseleksi terlebih dulu. Ia berjanji akan membentuk kabinet zaken.

Kabinet zaken merupakan kabinet yang diisi oleh para ahli.

"Diseleksi sehingga kita membentuk zaken kabinet, itu arahan Bu Mega di pimpinan. zaken kabinet itu apa, kabinet asli, jangan sembarang partai karena masuk koalisi lalu minta jatah dua menteri lalu sembarangan," kata dia.

"Kita lihat dulu, eh saya perlu menteri keuangan, kualifikasinya ini, partai mana yang punya? sudah teruji belum? masuk," tambahnya.

Ia menegaskan sama saja berkata bohong jika nantinya ada paslon yang berjanji tak memasukkan kader parpol sebagai menteri. Baginya, tak ada persoalan jika parpol mengincar kursi menteri bagi kader-kadernya.

"Partai politik itu justru menurut konstitusi untuk kaderisasi, tidak boleh dilarang. Tapi memang masuk partai politik justru mengincar itu dan itu boleh, itu boleh, kenapa tidak?" kata dia.

(rzr/dna)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK