TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Putusan KPU, Debat Cawapres Diperlukan

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis mempertanyakan konsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal debat capres-cawapres jelang Pilpres 2024.

Menurut Todung, KPU seharusnya berpegang pada aturan yang telah ditetapkan. Yakni, lima kali pelaksanaan debat yang terdiri dari tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

"Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa debat akan dilakukan dengan menghadirkan capres-cawapres dalam lima kali acara, menurut saya bukan saja menyimpan dari ketentuan, tapi juga menghilangkan kesempatan publik untuk menilai secara utuh kualitas cawapres," ujar Todung, dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (2/12).

Todung menegaskan, publik perlu mengetahui kualitas dan komitmen para cawapres.

"Oleh sebab itu, debat antar-cawapres perlu dan wajib dilakukan," tambahnya.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri, lanjut Todung, memang tak menjelaskan pemisahan antara debat capres dan cawapres. Beleid hanya menyebutkan bahwa debat dilakukan sebanyak lima kali.

Namun, pemisahan antara debat capres dan cawapres muncul dalam Pasal 277 UU Pemilu.

"Penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat itu terdiri dari tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres," jelas Todung.

Meski capres-cawapres ibarat satu kesatuan, lanjut Todung, tapi masyarakat tetap berhak mengetahui kualitas dan komitmen masing-masing dari mereka, termasuk cawapres.

Pasalnya, seorang wakil presiden nantinya akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai pemimpin saat terjadi situasi yang tidak memungkinkan presiden menjalankan tugasnya.

"Di sini wakil presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil presiden adalah pemimpin," ujarnya.

Ilustrasi. KPU memutuskan untuk menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 di mana semua paslon tampil bersama. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Todung sangat menyayangkan tindakan KPU yang meniadakan debab antar-cawapres murni tanpa didampingi capres. Ia berharap agar pelaksanaan debat kembali pada format yang telah diatur dalam UU Pemilu.

"Ketua KPU atau KPU tak berwenang mengubah apa yang ditulis dalam UU Pemilu. KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU," ujar Todung.

Diberitakan sebelumnya, KPU memutuskan debab capres dan cawapres Pilpres 2024 tak digelar secara terpisah. Artinya, semua pasangan akan hadir secara bersamaan.

"Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, lima kali debat itu, pasangan calon semuanya hadir," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta, Kamis (30/11).

Meski demikian, Hasyim mengatakan tetap akan ada pembagian proporsi pada lima gelaran debat tersebut. Tiga debat akan memberikan proporsi yang lebih besar pada capres, sementara dua debat lainnya untuk cawapres.

"Saat debat capres, maka porsi capres untuk bicara akan lebih banyak. Ketika debat cawapres, maka proporsinya cawapres juga lebih banyak," ujar Hasyim.

Hasyim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu dimaksudkan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim.