Timnas AMIN Usulkan Teknis Debat ke KPU, Ada Sesi Khusus Cawapres

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan sejumlah poin rekomendasi dan klarifikasi teknis pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan digelar KPU RI.

Mereka merekomendasikan setidaknya dua agenda debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden, dua debat antar calon presiden, dan satu debat antar calon wakil presiden.

Selain itu mereka juga merekomendasikan topik hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden.

Kemudian, topik ekonomi, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, dan infrastruktur untuk debat calon presiden.

Sementara untuk debat cawapres tim sukses Anies-Muhaimin merekomendasikan topik pertahanan, keamanan (isu keamanan tradisional dan keamanan
non-tradisional,termasuk ancaman hoax dan intoleransi), geopolitik, hubungan internasional.

Topik energi, SDA, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat direkomendasi menjadi topik pada debat capres untuk kedua kali.

Debat capres dan cawapres terakahir akan bertema peningkatan pelayanan publik (termasuk optimalisasi teknologi informasi), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

"Mengenai tamu undangan yang hadir pada acara debat, AMIN merekomendasikan agar adanya pembatasan jumlah audiens setiap pasangan kandidat di dalam ruangan debat tidak lebih dari 30 orang, untuk memastikan kegiatan debat berjalan kondusif dan khidmat. Adapun penonton lebih banyak tetap diperbolehkan di luar ruangan debat," tulis surat rekomendasi dari TIMNAS AMIN yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (2/12).

Beberapa poin lainnya yakni memastikan dan mengkonfirmasi kembali perihal waktu jeda iklan layanan masyarakat KPU yang tidak memperbolehkan ditayangkannya iklan kampanye paslon.

Timnas AMIN merekomendasikan adanya live streaming di channel official KPU melalui kanal online untuk menjangkau segmentasi masyarakat yang lebih luas.

Menanggapi usulan KPU yang akan menghadirkan keterangan dari Kementerian Keuangan mengenai ketersediaan anggaran pemerintah agar melengkapi objektivitas visi misi pasangan calon, TIMNAS AMIN mengusulkan kegiatan tersebut diselenggarakan sebelum tanggal 7 Desember 2023.

Juru Bicara TIMNAS AMIN Angga Putra Fidrian mengatakan surat rekomendasi tersebut dibuat atas permintaan KPU yang meminta masukan secara tertulis dari masing-masing paslon dan akan dibahas berikutnya.

"Kesepakatannya adalah memberikan masukan tertulis kepada KPU dan akan dibahas kembali untuk teknisnya," ungkap Angga saat dikonfirmasi perihal surat rekomendasi tersebut.