Pemerintah Belum Dapat Solusi Atasi Gelombang Imigran Rohingya di Aceh

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku saat ini masih mencari solusi menyusul gelombang baru kedatangan para imigran Rohingya di Aceh baru-baru ini.

Mahfud baru-baru ini menggelar rapat untuk membahas kasus tersebut. Menurut dia, pemerintah tetap akan mempertimbangkan dua aspek dalam hal itu, yakni logistik dan kemanusiaan.

Lihat Juga : Ditolak Warga Sabang, 139 Imigran Rohingya Ditampung di Lahan Dermaga

"Kami sedang mencari jalan keluar tentang ini. Satu mengenai kebutuhan domestik kita Indonesia di mana pun. Kedua juga mengenai kemanusiaan," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Namun, dia menekankan Indonesia sebetulnya tidak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Keterbukaan Indonesia terhadap para pengungsi Rohingya saat ini menurut dia murni atas dasar kemanusiaan.

Masalahnya, kata dia, sikap Indonesia saat ini tidak dibarengi dengan keterbukaan beberapa negara yang terikat perjanjian UNHCR, seperti Malaysia, Australia, hingga Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Negara-negara itu bahkan sudah menutup perbatasan kepada mereka. Sehingga, keberadaan para pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini bukan untuk transit, melainkan untuk tinggal permanen.

"Malaysia menutup, Australia menutup, semuanya menutup, Singapura apalagi enggak mau menerima. Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian bukan transit," kata dia.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu menyebut jumlah pengungsi Rohingya saat ini mencapai 1.478 orang. Masalahnya, warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau saat ini kata Mahfud mulai keberatan karena jumlah mereka yang terus bertambah.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, Riau itu beliau sudah keberatan ditambah terus karena kami juga miskin kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus?" kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023.

Per akhir November 2023, pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh ditempatkan sementara di Lhokseumawe, dan tersisa hanya 507 orang dan tujuh orang kabur dari tempat penampungan. Lalu, 341 orang di Kabupaten Pidie tepatnya di Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulee sebanyak 232 orang.

Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan agar masalah tersebut dirembuk dengan pemerintah daerah setempat, serta UNHCR.