Kemhan Buka Suara soal Anggaran Naik dari Pinjaman Luar Negeri

Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal naiknya alokasi anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) tahun 2020-2024 dari angka semula US$20,75 miliar menjadi US$25 miliar.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan penambahan anggaran di Kemhan bukan terjadi secara tiba-tiba, namun telah melalui proses yang cukup lama.

Ia menyebut dengan dinamika situasi geopolitik dan geostrategis di tingkat regional dan global yang berubah sangat cepat sejak setahun terakhir, ada potensi timbulnya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

"Oleh karena itu Pemerintah memandang penting untuk secepatnya mengambil langkah guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI agar mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia dengan optimal," kata Edwin dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12).

Ia menjelaskan pada 2022 lalu, alokasi PLN Kemhan sesuai yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPLN-JM) tahun 2020-2024 adalah sebesar US$20,75 miliar.

Pada perkembangannya, dalam revisi ketiga DRPLN pada 27 Desember 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menerbitkan komitmen tambahan alokasi sebesar US$4,99 miliar, sehingga alokasi PLN berubah menjadi US$25,75 miliar.

Lalu saat revisi keempat pada 16 Mei 2023, DRPLN kembali memperoleh komitmen yang diterbitkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk tambahan alokasi sebesar US$8,72 miliar sehingga alokasi PLN otomatis naik menjadi US$34,46 miliar.

Dari alokasi PLN sebesar US$34,46 miliar itu, Kemenkeu telah menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2023 sebesar US$25 miliar.

"Berdasarkan hasil rapat terbatas antara Kementerian/Lembaga dengan Presiden pada Selasa 28 November 2023, Presiden memutuskan bahwa besaran alokasi PLN untuk Kemhan adalah sebesar US$25 miliar sesuai yang ditetapkan oleh Kemenkeu," kata dia.

Menurutnya, keputusan pemerintah menambah besaran PLN yang dikelola Kemhan merupakan komitmen untuk membiayai pengadaan Alpalhankam TNI sesuai dengan PSP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Edwin menjelaskan penambahan itu juga masih dalam koridor Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan hingga tahun 2034.

"Adapun realisasi dari penggunaan PLN tersebut adalah untuk melakukan modernisasi, perawatan dan pengoperasian Alustsista TNl sesuai kebutuhan dan prioritas dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan Negara," kata dia.