Anies Sentil Penegakkan Hukum: Ini Bukan Negara Kekuasaan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyentil penegakan hukum dalam debat pertama calon presiden (capres) Pilpres 2024.

Anies mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Dia berkata negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur penguasa," kata Anies dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Anies menilai hukum ditekuk di Indonesia. Ia tak ingin melanjutkan hal itu jika terpilih sebagai presiden.

Lihat Juga : DEBAT PERTAMA CAPRES Anies: Banyak Aturan Ditekuk Sesuai Kepentingan Kekuasaan

Dia tak mau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Anies berjanji memperbaiki penegakan hukum di masa mendatang.

"Apakah akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah dan dikembalikan," ujarnya.

KPU menggelar debat pertama capres Pilpres 2024. KPU memberi kesempatan bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk beradu gagasan.

Tiga capres berdebat tentang enam subtema, yaitu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

KPU menggelar debat perdana Pilpres 2024 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Debat dihelat di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat mulai pukul 19.00 WIB. Dua jurnalis yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Dahniel ditunjuk menjadi moderator. Debat akan berlangsung selama 120 menit.

Para pasangan calon akan hadir bersama. Berturut-turut sesuai nomor urut antara lain Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

KPU juga menentukan 11 panelis debat perdana Pilpres 2024. Mayoritas panelis merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.