Habib Gerindra Sentil Anies Tak Update UU ITE Terbaru

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyoroti salah satu pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat dan UU ITE dalam debat pertama capres 2024 semalam.

Habib menilai Anies tidak memahami betul substansi UU ITE. Habib mengklaim UU ITE sudah direvisi untuk kedua kalinya guna menggantikan aturan yang dianggap kurang memihak publik.

Menurutnya, partai pengusung Anies, seperti PKB, NasDem, dan PKS pun sudah menyetujui revisi tersebut.

"Pernyataan Anies yang mempersoalkan UU ITE dan UU Nomor 1 tajun 1946 menunjukkan bahwa Anies tidak update, tidak terinformasi perkembangan terakhir," kata Habib saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (13/12).

Wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang disinggung oleh Anies sudah berganti dengan Pasal 263 KUHP baru. Menurutnya, penyebaran berita bohong baru bisa dipidana apabila ada dampak kerusuhan secara fisik.

Ia juga menyebut Pasal 27 UU ITE teranyar tentang pencemaran nama baik sudah kembali direvisi dari ancaman hukumannya semula empat tahun menjadi dua tahun.

Habib juga menyebut Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA sudah tidak lagi mengandung unsur karet yakni 'antargolongan'.

"Dengan adanya revisi tersebut, ruang mengkriminalisasi warga negara hanya karena menyampaikan pendapat yang semakin mengecil," ujarnya.

Lebih lanjut, Habib juga meyakini elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melesat seiring dengan rampungnya debat perdana capres di KPU, Selasa (12/12) malam kemarin.

Habib menilai performa Prabowo saat menyampaikan gagasan dan menjawab beragam pertanyaan dilakukan dengan baik. Ia menilai gelaran debat perdana itu berlangsung dengan apik.

"Debat semalam bagus banget. Kami yakin elektabilitas Prabowo dan Gibran semakin meroket," ujar Habib.

Anies Baswedan sebelumnya menyinggung UU ITE dan pasal terkait keonaran ketika membahas kebebasan berbicara.

Momen itu terjadi saat Anies menjawab pertanyaan dari panelis soal kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik di debat capres perdana di Kantor KPU, Selasa (12/12).

Menurut Anies, selain terkait partai politik, rakyat sudah tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi sekarang ini. Dia pun menjelaskan terdapat tiga syarat utama untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

Syarat yang dimaksud adalah kebebasan berbicara; adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah; hingga adanya proses pemilu, pilpres, yang netral, yang transparan, jujur, dan adil.

Anies menilai kebebasan berbicara saat ini menurun, termasuk ketika mengkritik partai politik. Ia juga turut menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang disebut menurun.

"Bahkan, pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya Undang-undang ITE, atau pasal 14-15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946," ujar Anies.

"Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu," sambung Anies.