Firli Minta Tunda Sidang Etik Dewas KPK, Tunggu Putusan Praperadilan

Komisioner nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK menunda pelaksanaan sidang kode etik hari ini hingga setelah tanggal 18 Desember 2023.

Firli meminta sidang kode etik digelar setelah ada putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Demikian disampaikan oleh Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

"Sidangnya ditunda, jadi kemungkinan besar memang tidak hadir. Pak FB [Firli Bahuri] minta sidang etik setelah tanggal 18 (Desember)," ujar Syamsuddin.

Lihat Juga : Polri Sebut Alexander Marwata Diperiksa Jadi Saksi Meringankan Firli

"Alasannya beliau masih mengikuti Praperadilan, kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di PN. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18 (Desember)," sambungnya.

Meski begitu, Syamsuddin menjelaskan keputusan penjadwalan ulang pelaksanaan sidang tetap menjadi kewenangan Dewas KPK. Adapun, terang dia, Firli selaku terlapor harus hadir dalam persidangan etik. Namun, apabila Firli terus menghindari panggilan, persidangan bisa tetap dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

"Itu yang memutuskan Dewas nanti, sidangnya tetap dibuka kemudian Dewas memutuskan jadwal penggantinya," kata Syamsuddin.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan bakal menggelar sidang kode etik Firli secara maraton alias setiap hari kerja dimulai pada hari ini, Kamis (14/12). Dewas KPK menargetkan putusan sidang keluar sebelum pergantian tahun.

Lihat Juga : Firli Tak Terlihat Hadir di Puncak Peringatan Hakordia 2023 di Istora

Firli disidang terkait tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik. Pertama terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kedua harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk utang. Ketiga penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Firli diduga melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a atau Pasal 4 ayat 1 huruf j dan Pasal 8 ayat e Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021.