Mahfud MD: Orang yang Memilih karena Disuap Itu Seperti Binatang

Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengingatkan masyarakat agar jangan sampai ditekan atau disuap dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2024.

Menurut Mahfud, orang yang memilih karena diteror, disuap, atau ditekan, dan tidak sesuai hati nurani, itu seperti binatang. Mereka memiliki mata dan telinga, namun tidak melihat dan mendengar kebenaran.

"Jangan mau diteror, ditekan, apalagi mau dibeli suaranya. Menurut ajaran agama, orang yang memilih karena disuap, tidak sesuai dengan hati nurani, itu seperti binatang. Nuraninya tidak hidup. Ingin milih itu, dikasih uang jadi berubah, jadi dia tidak pakai nurani. Punya mata dan telinga tapi tidak melihat dan mendengar kebenaran," kata Mahfud dalam Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Senin (18/12).

Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataannya itu adalah ajakan untuk memilih pemimpin bersama, bukan untuk menyingkirkan musuh atau lawan politik. Sebab, menurut dia, siapapun harus bersatu setelah kontestasi usai.

Mahfud sebelumnya telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024.

"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (17/12).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.

"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami," kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12).

Menurutnya, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).

"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana? Kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," katanya.

Aktif dalam pemilu

Mahfud pun mengajak mahasiswa berperan aktif dalam pemilu. Dia mengingatkan mahasiswa agar tidak berpikir tidak ada calon yang bagus.

Sebab, kata Mahfud, pemilu bukan memilih orang sempurna, tapi memperkecil peluang orang jahat memimpin. Sebab, orang memilih maupun tak memilih, hasilnya akan jadi pemimpin dan masyarakat akan tunduk pada kebijakan. Orang apatis pun akan menjadi korban keputusan politik.

"Jangan bilang ogah ikut politik," tuturnya.

Mahfud turut menyinggung perbedaan politik identitas dan identitas politik. Kedua istilah itu punya perbedaan signifikan. Politik identitas, kata dia, adalah cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh.

Sebaliknya, identitas politik diperbolehkan. Contohnya, pemeluk muslim memilih calon dari barisan Islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut.

"Misalnya saya dari etnis Minangkabau, maka saya memilih calon dari etnis Minangkabau, itu dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ialah orang Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih," ujarnya dia.