MK Harap MKMK Ikut Awasi Hakim Kala Tangani Sengketa Hasil Pemilu 2024

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang baru saja dibentuk diharapkan turut berperan mengawasi pedoman perilaku hakim MK ketika menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di Gedung MKRI, Jakarta, Rabu (20/12).

Enny mengatakan pihaknya berharap dengan pembentukan MKMK permanen ini akan menjadi lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku hakim konstitusi setiap harinya.

"Dan kami juga berharap ini (red, MKMK) menjadi bagian penting karena bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum," ujar Enny.

Enny mengatakan perkara terkait dengan etik memang mesti dijaga.Karena menurutnya, dalam peradilan politik, perlu ada daya upaya dari MK untuk tetap menjaga etika, pedoman perilaku itu.

"Dan kemudian ada lembaga yang turut mengawasi soal bagaimana pedoman perilaku ini dilaksanakan atau ditegakkan," kata Enny.

MK telah mengumumkan tiga anggota MKMK permanen pada Rabu (20/12) ini.

Ketiga anggota MKMK permanen itu ialah mantan Rektor Universitas Andalas Yuliandri, mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna, dan hakim konstitusi aktif MK Ridwan Mansyur. Mereka bakal dilantik pada 8 Januari 2024 mendatang.

Dari ketiga nama itu, hanya Ridwan yang keanggotaannya bersifat ad hoc. Hal itu terkait dengan posisinya sebagai hakim MK aktif. Dengan sifat keanggotaan itu, Ridwan dimungkinkan untuk diganti ketika dirinya dilaporkan ke MKMK.

Enny menjelaskan ketiga anggota itu dipilih secara aklamasi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Jadi keputusan terkait keanggotaan MKMK permanen ini diambil tanpa adanya voting.