Hashim Gerindra Jamin Program Makan Siang Gratis Tak Pakai Dana Bansos

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memastikan program makan siang gratis takkan menggunakan anggaran bantuan sosial (bansos).

"Ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos Pak Budiman yang Rp500 T tahun depan itu tetap. Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim di acara relawan Prabowo-Gibran Digital Team (Pride) di Jakarta Selatan, Rabu (20/12).

Hashim menyatakan program itu akan menelan dana sekitar Rp450 Triliun setiap tahun. Ia menjamin dana untuk program itu akan selalu tersedia.

Prabowo, kata Hashim, sangat menaruh perhatian atas program tersebut. Dana Rp450 Triliun per tahun itu bahkan tiga kali lebih besar dari anggaran pertahanan dan TNI.

"Begitu penting dana ini 3x anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, 3x lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp137 T dan program untuk makanan gratis Rp450 T dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar dana ada dan bakal ada," ucap dia.

Prabowo-Gibran mencanangkan program makan siang dan susu gratis. Program itu masuk ke dalam '8 program hasil terbaik cepat' yang diusung di Pilpres 2024.

Mereka berjanji program itu akan menyasar 82,9 juta orang sebagai penerima manfaat dari program tersebut.

Jumlah itu berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat. Sebanyak74,2 juta anak sekolah alias murid, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.

Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM). Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengaku telah menemukan sumber pendanaan dari program tersebut.

Menurutnya, sumber pertama didapat dari revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

"Ada satu peraturan yang tinggal satu pasal, kalau kita ubah pasal itu Rp104 triliun bisa kita rilis dari situ," ujar Drajad di Jakarta, Selasa (19/12).

Meski begitu, ia enggan mengungkapkan lebih rinci aturan apa yang dimaksud. Hal itu masih dirahasiakan hingga nanti disampaikan langsung oleh Prabowo atau Gibran.

Lalu, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Kemudian, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Terakhir melalui digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif. Drajad menyebut mereka memprioritaskan pendanaan dari sektor ini.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," ucap dia.