Menilik Data Lahan Menteri yang Diungkit Anies di Debat Ketiga Pilpres

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut ada menteri yang menguasai lahan lebih dari 340 ribu hektare.

Dia menyampaikan itu dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu malam (7/1). Baca selengkapnya di artikel cek fakta CNNIndonesia.com.

"Sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 ribu hektare tanah di republik ini, ini harus diubah," kata Anies.

Anies sebenarnya tidak menyebut nama menteri yang dimaksud secara gamblang. Akan tetapi, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyelanya. Prabowo menyebut data yang disampaikan Anies keliru.

Isu mengenai kepemilikan lahan ratusan ribu hektare ini pernah menjadi salah satu bahasan yang ditujukan ke Prabowo oleh Jokowi di Pilpres 2019.

Pada debat tersebut, Jokowi menyebut Prabowo memiliki 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah dan 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dalam debat capres 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengakui dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara atas dasar status Hak Guna Usaha (HGU). Bukan milik pribadi. Maka itu, ia siap jika harus mengembalikannya kepada negara.

Dalam berita CNNIndonesia.com pada Februari 2019, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku dirinya meneken izin penggunaan lahan atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) untuk Prabowo Subianto pada 2004 saat dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden.

JK mengatakan, lahan itu awalnya berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lantaran mengalami kredit macet di Bank Mandiri.

Prabowo kemudian mendatangi JK untuk membeli lahan tersebut. JK pun mengizinkan pembelian lahan itu namun dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai senilai US$ 150 juta.

Informasi HGU tersebut tidak tertulis dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Prabowo untuk periode 2022.

Dalam LHKPN Prabowo tahun 2022, aset tanah yang dimiliki Prabowo terdiri dari 10 unit tanah dan bangunan. Rinciannya sembilan tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten/Kota Bogor dan satu tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan dengan total nilai aset Rp275 miliar.