Arsul Sani Tak Mau Tangani Sengketa Pemilu PPP saat Jadi Hakim MK

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Arsul Sani menyatakan tak mau ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang melibatkan PPP setelah dilantik nanti.

Arsul khawatir akan ada benturan kepentingan dalam memutus perkara karena ia sebelumnya merupakan kader.

Lihat Juga : Anwar Usman Jelaskan 'Bolos' RPH MK Karena Tugas Luar Kota

"Kalau memang saya sudah efektif, sudah mengucapkan sumpah sebagai hakim itu minta agar dalam sengketa PHPU, perkara hasil pemilihan umum, sepanjang yang menyangkut PPP saya tidak ikut, saya tidak boleh ikut," ujar Arsul di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1).

Ia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut secara informal kepada para hakim konstitusi lainnya. Menurut Arsul, hakim konstitusi lainnya sudah memikirkan hal yang sama.

Arsul pun menuturkan keinginannya itu akan disampaikan secara resmi saat acara pisah sambut dengan hakim konstitusi Wahiduddin Adams pada 17 Januari 2024.

"Itu untuk menjamin soal imparsialitas dan independensi. Itu yang saya sedang komunikasikan," katanya.

Lihat Juga : Khofifah Resmi Jadi Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN Prabowo-Gibran

Namun, Arsul tidak menyampaikan permintaan yang sama dalam menangani sengketa Pilpres 2024. Saat ini, PPP merupakan salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arsul menyerahkan keputusan keterlibatan dirinya dalam PHPU pilpres kepada delapan hakim MK lainnya.

"Kalau yang delapan Yang Mulia ini mengatakan, Pak Asrul tak usah ikut, saya sami'na wa atho'na. Kalau yang delapan itu mengatakan bahwa Pak Arsul tak masalah menurut penilaian kami. Saya harus ikuti juga," ucapnya.

Saat ini, MK tengah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka menghadapi sengketa PHPU hasil Pemilu 2024. Ketua MK Suhartoyo mengatakan sengketa dijadwalkan mulai masuk pada Maret 2024.

Lihat Juga : Lawatan Luar Negeri Jokowi saat Putusan MK hingga HUT PDIP

Sesuai Majelis Kehormatan MK beberapa waktu lalu, hakim Anwar Usman tidak akan ikut serta menangani sengketa pilpres.

Anwar sebelumnya dicopot dari jabatan Ketua MK karena dinilai terlibat konflik kepentingan dalam memutus gugatan perkara batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu membuat Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Adapun Anwar merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus paman dari Gibran.