Rekaman video percakapan diduga para pejabat Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.
Kapolres Batubara, Sumatera Utara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb memastikan bahwa rekaman itu merupakan hoaks.
"Saya membantah, itu bukan suara saya ataupun Forkopimda yang lain, bukan," kata Taufiq kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufiq mengimbau masyarakat tidak mudah terhasut hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Jangan sampai termakan isu hoaks atau berita bohong yang meresahkan," ungkapnya.
Saat ditanyakan apakah akan mengusut penyebar video yang diduga hoaks tersebut, ia mengaku masih berkoordinasi dengan Polda Sumut.
"Tetap kami pelajari nanti kami koordinasi dengan Polda Sumut. Kami pelajari dulu, kami akan koordinasi dengan Polda Sumut," sebutnya.
Taufiq memastikan bahwa TNI Polri tetap menjaga netralitas dalam Pemilu.
"Pokoknya, intinya begini, kami tekankan di sini TNI Polri tetap netral," paparnya.
Rekaman pembicaraan diduga para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumut, bocor di media sosial. Rekaman itu berisi arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.
Video percakapan itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1). "Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis akun tersebut.
Dalam postingan tersebut, terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.
"Ya tambah tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing," ujar suara dalam video itu.
Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya
Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.
"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka," sebutnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Diapari Lubis saat dikonfirmasi CNN Indonesia mengaku sudah mendengar kabar viral itu. Dia sudah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal.
"Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," ungkapnya.
Aswin menambahkan saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Hasil penelusuran dari Bawaslu nantinya akan dikaji kembali.
"Saya sampaikan ke Bawaslu Batubara agar membuat laporan hasil pengawasan terkait hal itu dan lakukan penelusuran dan kajian. Perkembangan selanjutnya kami juga sedang menunggu," paparnya.
Di sisi lain pihak TNI dan Kejaksaan Agung membantah ada anak buahnya terlibat dalam rekaman tersebut.
(fnr/wis)