Tak Mundur dari Kabinet Jokowi, PDIP Tegaskan Kawal Kekuasaan

PDIP hingga saat belum menarik kadernya dari menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun hubungan keduanya merenggang jelang Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partai ingin mengawal pemilu dan kekuasaan. Menurutnya, jika PDIP mundur dari kabinet, penyalahgunaan kekuasaan bisa makin masif.

Lihat Juga : DATALOGI Elektabilitas Anies, Prabowo, Ganjar di Indonesia Bagian Tengah

"Tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (17/1).

Dia menyatakan para menteri PDIP akan tetap melaksanakan tugas di bawah pemerintahan Jokowi. Hasto juga memastikan para menteri PDIP akan tetap netral di Pemilu 2024.

"Seperti Pak Abdullah Azwar Annas, Menteri Aparatur Birokrasi, tidak pernah memiliki catatan tidak netral, karena beliau mengemban tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi," ucap dia.

Isu kerenggangan hubungan antara PDIP dan Jokowi mencuat terutama sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto.

Lihat Juga : Budiman Sudjatmiko Berharap Maruarar Sirait Gabung Tim Prabowo

Bersamaan dengan itu, status Jokowi sebagai kader PDIP terus dipertanyakan. Pada 10 Januari lalu, Jokowi untuk kali pertama absen dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP.

Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari PDIP soal status Jokowi sebagai kader. Jokowi sendiri tak pernah menyampaikan pernyataan apapun.

Sementara itu, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi disebut telah otomatis keluar dari PDIP. Sebab, PDIP punya capres-cawapres yang diusung bersama PPP, Perindo, dan Hanura, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.