Pejabat Gestur Dukung Capres Tertentu, Mahfud Ungkit Pengadilan Rakyat

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempersilakan rakyat menilai soal pejabat negara yang menampilkan gestur mendukung salah satu paslon Pilpres 2024 saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

"Ya biar masyarakat yang menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada 14 Februari, berilah pengadilan rakyat," kata Mahfud saat berbicara dalam kegiatan 'Tabrak Prof' yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam ini, dipantau secara daring.

Oleh karena itu, eks hakim konstitusi itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia melalui pilihannya di Pemilu.

Ia meminta masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

"Yang tidak menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kemenangan," ucap dia.

Mahfud meminta seluruh paslon peserta Pilpres 2024 dan pejabat untuk tidak menyebut fasilitas negara sebagai milik pribadi.

Pria yang juga Menko Polhukam itu menekankan segala fasilitas yang diberikan itu sepenuhnya merupakan milik negara.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menyindir sejumlah menteri di dalam kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ikut menjadi tim sukses kandidat di Pilpres 2024.

Ia tak menyebut nama menteri-menteri yang masuk timses paslon capres-cawapres.

Akan tetapi, Mahfud menilai keberadaan menteri-menteri di timses capres-cawapres justru membuat kontestasi Pilpres 2024 jadi tidak imbang.

Oleh karena itu dia berjanji akan mengajukan mundur secara baik-baik dari jabatan Menko Polhukam, namun pada saat yang tepat.

"Malah sekarang menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik ikut-ikutan jadi tim sukses," ujarnya.