UGM: Saat Petisi Bulaksumur Dibacakan, Rektor Sedang di Jakarta

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia tengah berada di luar kota ketika pembacaan 'Petisi Bulaksumur' yang mengkritik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berlangsung di Balairung UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (31/1) lalu.

"Bu rektor sedang ada agenda yang sudah jauh hari diminta untuk menghadiri acara Kagama di Jakarta," kata Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi saat dihubungi, Kamis (1/2) kemarin.

Lihat Juga : Ramai Petisi Kampus Kritisi Jokowi Jelang Pilpres 2024

Menurut Andi, acara pembacaan Petisi Bulaksumur itu sendiri digagas sejumlah dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, dan alumni UGM pada Jumat (26/1) lalu. Sedangkan pihak rektorat baru menerima surat resmi kegiatan tersebut, Selasa (30/1) lalu.

Ova sendiri, lanjut Andi, belum memberikan komentar atau instruksi khusus menyikapi munculnya pembacaan Petisi Bulaksumur yang isinya mengkritisi dugaan penyimpangan penyelenggaraan negara oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Bu rektor sampai hari ini tadi saya ketemu tidak ada instruksi khusus," beber Andi.

Lagi pula, Andi menuturkan bahwa 'Petisi Bulaksumur' hanya mewakili sebagian elemen kampus, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, juga alumni.

"Kalau ditanya apakah (mewakili) semua (unsur UGM), ya kita bisa lihat yang hadir. Apakah itu semua mahasiswa, ya nggak semua mahasiswa, apakah itu semua dosen, ya nggak semua dosen," kata Andi.

Sementara lanjut Andi, rektorat berada dalam posisi netral alias tak ikut-ikutan. Akan tetapi secara prinsip berkomitmen untuk selalu mewadahi setiap aspirasi kalangan UGM.

"Saya kira sebagai institusi pendidikan, lembaga, kalau kelembagaan itu tadi elemen kan, kami kalau ditanya setuju atau tidak setuju, yang utama bahwa kami memfasilitasi dan menyalurkan. Tetapi, secara kelembagaan kami juga harus bercermin, institusi ini harus tetap menjaga netralitas," kata Andi.

"Jadi kami juga harus menempatkan, ada teman-teman yang memang setuju ya monggo, kita salurkan. Jadi tidak ada maksud sama sekali bahwa ini dalam artian terus kelembagaan ikut-ikut, ini kami mewadahi elemen-elemen yang ada di UGM," sambungnya.

Lihat Juga : Giliran Civitas Academica UI Bersuara: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi

Sebelumnya, sejumlah civitas akademica Univesitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Dalam 'Petisi Bulaksumur' yang dibacakan, mereka menyatakan telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.

Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung, Rabu petang lalu.

Petisi tersebut dibacakan Koentjoro yang didampingi sejumlah guru besar lain dari UGM macam Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.

Ada pula Kepala Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar alias Uceng, dan Mantan Ketua BEM KM Gielbran M Noor. Mereka bediri di atas panggung acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM di Balairung.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

Sehari berselang, kritik juga muncul dari civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. UII mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' yang juga memuat sejumlah tuntutan lain untuk Jokowi dan pemerintahannya. Pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Rektor UII, Fathul Wahid.

Lihat Juga : Rektorat UGM Buka Suara soal Petisi Bulaksumur yang Kritik Jokowi