TPN Komentari Dugaan Operasi Menekan Rektor Beri Narasi Jokowi Baik

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut dugaan ada operasi menekan para rektor perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan suatu bentuk pelanggaran.

"Kalau itu betul, menurut saya itu satu pelanggaran. Ya, secara politik tidak benar. Jadi ini saya sebut politically incorrect," kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Lihat Juga : Mahfud Ungkap Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi

Todung mengatakan Presiden Jokowi boleh saja menyatakan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Namun, tindakan Jokowi menekan para rektor perguruan tinggi tidak dapat dibenarkan.

"Kalau betul presiden meminta langsung atau tidak langsung kepada rektorat di Indonesia membuat pernyataan yang beda atau berpihak pada satu paslon. Menurut saya, itu salah. Itu tidak mendidik buat bangsa. Itu bukan pendidikan politik yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Jokowi.

Lihat Juga : Mahfud: Kebebasan Mimbar Akademik Era Soeharto Relatif Masih Didengar

Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

Menurutnya, Hindiarto secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

Lihat Juga : Mahfud Sebut 59 Perguruan Tinggi Resah soal Nasib Demokrasi