TPN Minta Bahlil Tenang-Fokus Kerja daripada Urus Kampus Kritik Jokowi

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengingatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie, Bahlil tak perlu ikut mengomentari sikap yang disampaikan civitas academica berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Lebih bagus Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya. Lebih bagus itu Bahlil itu tenang aja karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, lembaga-lembaga yang lain itu," kata Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Firman meminta Bahlil tak risau dengan gelombang kritik tersebut. Ia mengatakan sudah ada KPU dan Bawaslu yang punya tugas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Lihat Juga : Survei Poltracking di Jatim: PKB Memimpin, Disusul PDIP dan Gerindra

Ia menyebut para guru besar dan dosen yang menyuarakan sikap mereka itu itu memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Karena itu, kata Firman, tidak mungkin ditunggangi oleh suatu kepentingan dari pihak tertentu.

"Bagaimana perguruan tinggi sekelas UGM, UI, ITB, (Universitas) Padjajaran, ITS, (Universitas) Airlangga ditunggangi?" ujar Firman.

"Kita harapkan aparat sekaligus pejabat negara, misalnya dalam hal ini Bahlil untuk tidak menyampaikan yang intimidatif dan merendahkan martabat para intelektual, akademisi, dan institusi perguruan tinggi," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya meyakini ada pihak yang mendalangi gerakan dan petisi para civitas academica di berbagai perguruan tinggi kepada Jokowi. Bahlil yang mengklaim sebagai aktivis '98 mengaku sudah paham dengan gerakan yang organik atau bukan.

Lihat Juga : Bahlil Yakin Ada Skenario di Balik Gelombang Kritik Kampus ke Jokowi

Menurutnya, gerakan yang seharusnya dimulai dari mahasiswa tak berhasil, sehingga menyasar guru besar dan akademisi.

"Ini skenario ini sudah paham sebagai mantan aktivis. Ya, sudahlah mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Hingga kini, kritik civitas academica dari berbagai perguruan tinggi terus berlanjut. Tercatat sudah ada sikap yang disuarakan civitas Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Lalu, ada Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya.

Lihat Juga : Prabowo di Sulut: Kapan Lagi Putra Minahasa Masuk Istana

Secara umum, mereka menyampaikan tuntutan dan kritip serupa, yaitu soal demokrasi di era Jokowi yang dianggap kian mundur. UGM, misalnya, menyesalkan penyimpangan yang dilakukan Jokowi.

UI menilai negara seperti sudah kehilangan kemudi. Mereka berharap demokrasi bisa pulih. Kemudian, Universitas Mulawarman mengingatkan Jokowi supaya tidak lagi mengedepankan kepentingan dinastinya.