KPK Serukan Pemilu Jujur dan Adil: Jauhi Benturan Kepentingan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara negara untuk menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan KPK mempunyai peran untuk memastikan pelaksanaan pemilu bebas dari praktik politik uang dan benturan kepentingan.

Lihat Juga : Eks Pimpinan KPK Ikut Serukan Pesan Moral dan Etika ke Jokowi

"Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil, karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang kita citakan," ujar Ghufron dalam jumpa pers bertajuk 'Ajakan Netralitas dalam Pemilu 2024', Jakarta, Rabu (7/2).

Ghufron menjelaskan lembaganya sudah melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil serta mencegah tindak pidana korupsi.

Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline 'Hajar Serangan Fajar'.

Oleh sebab itu, Ghufron mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara dan peserta maupun pemilih agar melaksanakan pemilu dengan asas jujur, adil dan berintegritas dengan menghindari politik uang maupun politik transaksional.

Lihat Juga : UMY Kritik Pemerintahan Jokowi: RI di Ambang Pintu Jadi Negara Gagal

Kedua, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjauhi benturan kepentingan (conflict of interest) baik yang nyata, potensial atau akan dipersepsikan publik sebagai CoI.

"Utamanya dalam masa-masa ini, berbagai benturan kepentingan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara, penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat publik merupakan pelanggaran etika dan merupakan hulu dari tindak pidana korupsi," ucap Ghufron.

Ketiga, KPK akan melakukan pengkajian seluruh pendanaan negara untuk pemilu termasuk pada KPU, Bawaslu dan yang lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ghufron menjelaskan program tersebut berkaitan dengan area perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu.

Keempat, KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Sesuai dengan rekomendasi KPK, terang Ghufron, bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir.

"Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal itu bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," imbuhnya.

Terakhir, KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK, ASN dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu.

Lihat Juga : Gibran Khawatir Banyak Golput di Pilpres 2024: 14 Februari Tricky

Ghufron juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Apabila masyarakat menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilu, Ghufron meminta hal tersebut dilaporkan ke KPK.

Ia mengingatkan pengaduan yang disampaikan harus bersifat objektif berdasarkan data awal yang dilaporkan. Bukan atas dasar subjektivitas ataupun kepentingan tertentu lainnya.

"Akhirnya, berbeda pilihan boleh tetapi kita semua satu bangsa Indonesia," ucap pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini.

Sebelumnya, akademisi dari puluhan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ramai-ramai mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik demokrasi di era Presiden Jokowi yang mengalami kemunduran serta menuntut Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Gerakan tersebut bermula dari petisi yang disampaikan oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada akhir Januari, lalu meluas ke kampus-kampus seluruh Indonesia.

Civitas academica ini secara umum mengingatkan Jokowi agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.