Wakapolri Komjen Agus Andrianto menegaskan tidak ada anggota Polri yang memaksa sejumlah rektor untuk membuat video memuji Presiden Joko Widodo.
"Apa ada di sini? Enggak ada, kita enggak ada tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos (bakti sosial) juga, saya tidak ada menyangkut apa-apa," kata Agus di Unhas Makassar, Rabu (7/2).
Mantan Kabareskrim itu menegaskan tidak ada perintah ke jajaran polda melakukan hal tersebut. Sementara ini, kata Agus, Polri fokus untuk menciptakan suasana dan situasi kondusif menjelang Pemilu. Hal itu menjadi tujuan anggotanya menghubungi sejumlah rektor tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya Pak Kapolda juga tidak ada tugas seperti itu. Jadi mungkin pengembangan, pemahaman yang sama dari pelakunya sehingga mereka melakukan, ini baik saja enggak ada," ungkapnya.
Menurutnya pendekatan tersebut merupakan bagian dari cooling system program Polri untuk menurunkan tensi politik jelang Pemilu 2024.
"Saya rasa kalau untuk cooling sistem memang ada program Kapolri, dalam rangka cooling sistem tapi kegiatannya adalah bakti kesehatan, bakti sosial yang bisa membantu masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Rektor Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah Ferdinandus Hindiarto mengonfirmasi telah dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang yang meminta dibuatkan video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu.
"Terkait dengan orang yang meminta saya membuat pernyataan tersebut, saya menghormati yang bersangkutan karena menjalankan tugas yang diberikan atasan, namun kami tidak dapat memenuhinya," ujar Ferdinand saat dikonfirmasi, Selasa (6/2).
Lebih lanjut, Ferdinand menyampaikan tidak ada penyebutan bahwa permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus belakangan mengkritik Jokowi.
"Kontennya seperti contoh video-video yang dikirimkan kepada saya. Saya tolak. Kemudian, anggota itu masih meminta untuk membuat pernyataan, saya tolak juga ", kata Ferdinand.
Senada, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Masrukhi juga mengaku diminta pihak kepolisian membuat video testimoni bernarasi positif dengan tujuan pemilu 2024 berlangsung damai.
Masrukhi mengatakan ia mulanya dihubungi oleh pihak Polrestabes Semarang pada Sabtu (3/2) yang memintanya membuat video tentang pemilu damai. Dirinya yang kala itu sedang berada di Jakarta pun mengiyakan permintaan tersebut.
"Iya (dihubungi Polrestabes Semarang), teman saya sendiri," kata Masrukhi saat dihubungi, Selasa (6/2).
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif Jokowi. Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuah cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.
(mir/isn)