Sikap Rektorat UGM Usai Pembacaan Petisi Bulaksumur Kritik Jokowi

Gelombang kritik akademisi berbagai perguruan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus meluas setelah diawali oleh sejumlah civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat 'Petisi Bulaksumur' yang dibacakan, Rabu (31/1) lalu.

Sehari berselang sejak 'Petisi Bulaksumur', Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius sempat menyatakan pihak rektorat tak ikut-ikutan gerakan ini meski memfasilitasi pembacaan sikap yang digagas dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, juga alumni kampusnya.

Andi menyebut 'Petisi Bulaksumur' hanya mewakili sebagian elemen kampus saja. Menurut dia pula saat itu, Rektor UGM Ova Emilia belum sempat merespons atau bahkan sekadar mengomentari pembacaan sikap itu.

Saat pembacaan petisi itu juga, Andi menyebut Ova sedang berada di Jakarta untuk mengikuti acara Kagama yang sudah diagendakan jauh-jauh hari.

Ditemui hari ini, Selasa (7/1), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito membeberkan sikap Ova yang menghormati pembacaan Petisi Bulaksumur itu.

"Ya Bu Ova biasa aja, ya menghargai. Bu Ova sebagai rektor ya menghormati aspirasi gitu, kan di UGM sendiri juga nggak ada tekanan-tekanan apa-apa," kata Ari saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Selasa (7/2).

Lihat Juga : Guru Besar UGM soal Ramai Kritik Jokowi: Kami Penjaga Moral Terakhir

UGM, klaim Ari, memang selalu terbuka dan tak melarang setiap elemen kampus untuk menyuarakan aspirasinya.

Ari pun menilai pembacaan petisi dan gerakan serupa di kampus lain wajar sebagai salah satu cara bagi komponen akademisi menyikapi sebuah realita perpolitikan yang berlangsung.

"Yang paling penting kan didengarkan yang itu akan menjadi bagian dari tanggungjawab sebagai insan kampus," ujar Ari.

Lebih jauh, Ari turut mengutarakan pandangannya soal santer isu operasi mengintervensi gerakan kampus menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Bagi dia, kalau hal itu benar maka akan jadi ironi di era keterbukaan dan alam demokrasi ini.

"Kalau dulu di zaman Orde Baru ya karena ndak ada informasi yang terbuka, kalau sekarang masih membuat intervensi pasti tidak akan efektif. Bahwa secara simbolik itu orang pluralitas itu terjadi iya tapi intervensi di era demokrasi seperti ini pasti bentuk dari ironi dan UGM menjaga betul sebagai universitas belajar dan berprestasi dalam demokrasi memberi penghargaan kepada hak semua orang untuk berpendapat," pungkasnya.

Lihat Juga : Aksi Mahasiswa Makzulkan Jokowi Diwarnai Ketegangan dengan Aparat