Puan: Kalau Dikasih Bansos Terima, Tapi Pilih Nomor 3

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta masyarakat tetap menerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah karena sudah menjadi haknya.

Namun, Puan mengajak masyarakat tetap memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kalau ada yang kasih bansos diterima atau enggak? Kalau ada yang kasih bansos diterima atau enggak?," kata Puan ke ribuan warga di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2).

"Terima, terima," sahut masyarakat yang hadir.

"Tapi pilihnya nomor berapa?" tanya Puan. "Tiga," jawab masyarakat lagi.

"Karena bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat, dan untuk rakyat," kata Puan.

Menurut Puan, bansos itu jelas tak boleh dimanfaatkan dan diklaim oleh salah satu pihak atau paslon tertentu.

"Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, saat Puan mengajak agar masyarakat memilih Ganjar-Mahfud, sejumlah warga yang hadir di Hajatan Rakyat ternyata enggan menjawabnya. Mereka malah meneriakkan nomor urut dan nama capres lain.

Puan pun merespons dengan tenang. Baginya tak mengapa bila sebagian masyarakat yang hadir tidak memilih Ganjar-Mahfud.

"Yang pilihannya bukan nomor 3, enggak apa-apa senengkan ikut hajatan rakyat nomor 3, ya enggak," ucapnya.

Ketua DPR itu lantas meminta para relawan Ganjar-Mahfud yang hadir untuk tetap memperlakukan pemilih capres lain dengan baik.

"Yang pilihannya bukan nomor 3 ada di sini, tolong semuanya yang nomor 2 temen-temennya, suadara-saudaranya yang enggak milih nomor 3 harus diperlakukan dengan baik," ucapnya.

Puan berharap agar para pemilih paslon lain bisa beralih mendujung Ganjar-Mahfud usai menghadiri Hajatan Rakyat di Banyuwanhi.

"Semoga nanti yang bilang bukan nomor 3, pulangnya dari sini jadinya milih nomor 3 ya," kata puan.

"Di sini sih banyakan nomor 3 dari yang bukan nomor 3, kelihatan kok dari atas sini, kelihatan, kelihatan, kelihatan," ujarnya menambahkan.

Penyaluran bansos oleh pemerintah pusat menuai polemik karena digelontorkan menjelang Pilpres 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapel bansos tiga bulan ke depan.