Forum Guru Besar Minta Civitas Kampus Tak Buat Pernyataan Provokatif

Presidium Forum Guru Besar Indonesia mengimbau civitas academica di seluruh perguruan tinggi tak membuat pernyataan yang provokatif dan berbau kepentingan elektoral.

Hal tersebut merupakan salah satu maklumat yang dihasilkan dalam silaturahmi Presidium Forum Guru Besar Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (8/2).

Lihat Juga : Ganjar Minta Rakyat Tak Takut Ditindas: Ulama dan Kampus Sudah Bicara

"Segenap elemen masyarakat khususnya para akademisi dan cendekiawan serta tokoh-tokoh masyarakat hendaknya menyampaikan pemikiran pemikiran yang lebih menyejukkan dari pada membakar situasi, lebih mendamaikan daripada meramaikan, lebih solutif dari pada provokatif" ungkap Ketua Presidium Forum Guru Besar Prof. Singgih Tri Sulistyono.

Singgih mengajak kampus-kampus di seluruh Indonesia agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan elektoral yang bersifat sesaat.

"Marilah kita menjadi suluh bangsa, berdiri di tengah dan mengayomi, mencerahkan ketika gelap, dan menjadi penuntun masa depan, bukan justru menyampaikan penyataan yang dapat menimbulkan kesan seolah mengiring opini politik elektoral terhadap pihak tertentu sembari menegasikan pihak lain sehingga menyulut suasana yang penuh ketegangan dan konflik," ujar salah satu guru besar Universitas Diponegoro itu.

Singgih berharap maklumat yang disampaikan pihaknya dapat menjadi pencerah bagi semua pihak.

"Marilah kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan terus pusaka NKRI ini sebagai rumah bersama yang aman, tentram damai, bersatu, saling mengasihi, saling menghormati, gotong royong penuh kekeluargaan, tanggung jawab, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Lihat Juga : Puan Terima Kasih Civitas Academica Kritik Pelemahan Demokrasi

Dalam silaturahmi tersebut, sekitar 15 orang guru besar hadir dan menghasilkan 8 maklumat yang dimaksudkan untuk mendinginkan situasi jelang Pemilu 2024.

Mereka yang hadir antara lain Prof. Dr. oec. throph. Ir. Krisna Purnawan Candra, M.S; (Universitas Mulawarman), Prof. Dr. Ir. Rubiyo, M.Sc. (BRIN); Prof. Murni Mahmud, P.hD. (Universitas Negeri Makassar).

Sementara dari perwakilan anggota hadir Prof. Dr. Juhardi, M.M. (Universitas Mulawarman), Prof. Dr. Sukardi Weda, S.S., M.Hum., M.Pd., M.Si., M.M., M.Sos.I., M.A.P. (Universitas Negeri Makassar), Prof. Dr. Ir. Dedit Cahya Hapyanto, M.Sc. (PENS, Surabaya), dan Prof. Dr. Mohammad Soleh Ridwan, LLM, P.hD. (UIPM - Bekasi)

Dari kalangan undangan juga turut hadir, Dr. Atus Syahbuddin (Universitas Gadjah Mada), Dr. Ir. Abri, M.Sc (Universitas Bosowa, Makassar), Dr. Khotimul Kusen, M.Psi., Dr. Sarji Faisal, S.H., S.Pd., M.Pd., M.M. (UHAMKA, Jakarta), dan Dr. Bambang Raditya Purnomo (UNITOMO, Surabaya).

Sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ramai-ramai mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik demokrasi era Jokowi yang dianggap mengalami kemunduran serta menuntut Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Berawal dari Petisi Bulaksumur, UGM, Yogyakarta, pernyataan sikap tersebut terus merebak di kampus-kampus penjuru Indonesia.

Kampus-kampus pada intinya menyampaikan kritik sekaligus kekhawatiran atas netralitas penyelenggara negara di Pemilu 2024, serta kemunduran demokrasi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar jika menjelang pemilu muncul pertarungan dan penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat.