Mahasiswa UIN Makassar Desak Rektorat Sikapi Kemunduran Demokrasi

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, berunjuk rasa menyikapi mundurnya demokrasi dan dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2024.

Para mahasiswa dalam aksinya, tidak hanya memblokade jalan sambil menyandera sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi, namun juga mendesak pihak rektor dan civitas akademika UIN Alauddin agar mengeluarkan pernyataan sikap atas kemunduran demokrasi.

"Melakukan aksi untuk mendesak rektor dan mendesak civitas akademik UIN untuk pendeklarasian terhadap konstitusi demokrasi pada hari ini," kata koordinator aksi, Muhammad Basri, Kamis (8/2).

Kemudian mahasiswa juga mengkritisi otak-atik hukum di Mahkamah Konstitusi serta pelanggaran etik oleh KPU RI yang telah diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka.

"Yang dirasakan saat ini, banyak otak-atik kode etik yang terjadi, di MK dan KPU. Kode etik berupa pelanggaran terhadap calon, paslon, yaitu cawapres, belum cukup umur, yaitu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Sehingga menyikapi kondisi saat ini, kata Basri mahasiswa mendesak Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis untuk segera mengeluarkan petisi atas sikap kemunduran demokrasi di tanah air menjelang Pemilu 2024.

"Olehnya itu, mendesak Rektor, mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendeklarasikan situasi demokrasi saat ini, ini dari Aliansi Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi," pungkasnya.

Dari pantauan CNNIndonesia.com dilokasi mahasiswa berorasi secara bergantian di badan jalan sambil membakar ban bekas di Jalan Sultan Alauddin, Makassar yang merupakan akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Makassar, sehingga menimbulkan kemacetan.

Sementara dalam aksinya pihak kepolisian juga terlihat melakukan pengawalan jalan aksi unjuk rasa tersebut.